Target Utang Infrastruktur Non-APBN Naik Dua Kali Lipat 2019

ulf, CNN Indonesia | Sabtu, 09/02/2019 17:13 WIB
Target Utang Infrastruktur Non-APBN Naik Dua Kali Lipat 2019 Ilustrasi. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menargetkan pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah lewat skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) mencapai US$6 miliar setara Rp83,73 triliun mengacu kurs Rp13.955 per dolar AS tahun ini.

Jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi pembiayaan PINA tahun 2018 sebesar US$3,3 miliar setara Rp46 triliun. Realisasi ini melebihi target pendanaan awal yaitu US$2,3 miliar.

Chief Executive Officer (CEO) Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Center Eko Putro Adijayanto menjelaskan ada empat proyek infrastruktur yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan pembiayaan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut.


"Ada empat jenis yang diutamakan, pertama renewable energy (energi terbarukan), kedua terkait oil storage atau fasilitas penempatan minyak, ketiga satelit, dan keempat jalan tol," papar Eko di Hotel Aloft, Jumat (8/2).


Eko menuturkan kenaikan target pendanaan lewat PINA hingga dua kali lipat tersebut disebabkan pemerintah menilai investor telah mendapatkan edukasi dan pengetahuan yang cukup terkait dengan skema investasi di Indonesia.

Di samping itu, PINA bakal menawarkan diversifikasi instrumen investasi termasuk dalam bentuk ekuitas sehingga diharapkan bisa memberikan pilihan bagi investor. Tidak hanya investor dalam negeri, Eko menyatakan banyak investor asing yang melirik proyek infrastruktur Indonesia. Mereka berminat pada proyek penyimpanan minyak, satelit, dan jalan tol.

"Calon investor ada dari mancanegara, Eropa, Amerika Utara, dan China. Dari Indonesia sendiri cukup besar karena kita juga punya dana-dana pensiun dan publik," tuturnya.

Terkait proyek jalan tol, Eko mengungkapkan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan jalan tol Pulau Jawa bagian selatan. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan Pulau Jawa bagian utara dengan Pulau Jawa bagian selatan.


Sedangkan untuk proyek satelit, Eko bilang Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah melangsungkan tender.

"Kami akan membantu salah satu pemenangnya kalau sudah menang. Akhir bulan ini diumumkan, nilainya sekitar US$400-US$500 juta," katanya.

Selain proyek-proyek prioritas tersebut, pemerintah juga memasukkan pembangunan PT Dirgantara Indonesia dalam proyek yang ditawarkan kepada investor. Perusahaan manufaktur pesawat itu akan melakukan ekspansi pabrik pembuatan pesawat N219.

Selain itu, PTDI membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan pesawat N245. Untuk dua kebutuhan tersebut, total investasi yang dibutuhkan mencapai US$421 juta setara Rp5,87 triliun.


Eko mengatakan pemerintah akan menyiapkan instrumen Dana Investasi Real Estat (DIRE) untuk kebutuhan ekspansi pabrik tersebut.

"Sekarang permintaan cukup tinggi untuk N219, tetapi mungkin kapasitas pabriknya belum mencukupi. Oleh karena itu, kami dorong, pemerintah inisiatif mendorong peningkatan kapasitas pabriknya," tukas Eko. (lav)