Pemerintah Genjot Devisa dari Wisata Rapat dan Pameran

CNN Indonesia | Selasa, 12/02/2019 06:48 WIB
Pemerintah Genjot Devisa dari Wisata Rapat dan Pameran Ilustrasi kegiatan wisata MICE. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengaku bakal mendorong wisata Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran (MICE) dalam 5 tahun ke depan guna menggenjot devisa di sektor pariwisata. Hal ini lantaran pengeluaran wisatawan untuk kepentingan MICE minimal tiga kali lipat pengeluaran wisatawan biasa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan jumlah wisatawan dari kegiatan MICE saat ini baru mencapai 3 persen total wisatawan. Hal ini, menurut Bambang, tak lepas dari kualitas sarana dan prasarana MICE di Indonesia yang masih kurang memadai, mulai dari lokasi pertemuan, hotel, hingga penerbangan penghubung.

Padahal, menurut Bambang, devisa yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata tersebut lebih besar.


"5 tahun ke depan kami akan dorong MICE untuk menjadi faktor pendorong nilai tambah dari pariwisata," ujar Bambang saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) IV 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (11/2).

Ia mengaku di kawasan regional, Singapura masih menjadi negara yang paling banyak mendatangkan wisata MICE, terutama kawasan Suntec City. Hal ini tak terlepas dari fasilitas yang mereka tawarkan.


"Bahkan di Jakarta pun kualitas MICE, menurut saya, masih belum pada level di mana membuat orang mau pindah MICE dari Singapura. Kita (Indonesia) masih belum punya yang setara Suntec City. Harusnya ada di Indonesia," ujarnya.

Hal ini, menurut Bambang, tentu merugikan bagi Indonesia. Apalagi, menurut dia, banyak konvensi yang diadakan di Negeri Jiran tersebut didatangi oleh orang-orang Indonesia

"Kalau saya lihat, misalnya konferensi dokter (di Suntec City) itu yang datang dokter dari Indonesia. Kan sayang, devisa terbuang ke Singapura," ungkapnya.

Untuk itu, menurut dia, dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menyusun strategi peningkatan peran MICE nasional yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, pengembangan MICE tidak dilakukan masing-masing sektor yang terkait sendiri-sendiri.

Selain itu, Bambang juga mendorong daerah yang strategis untuk memiliki venue MICE berskala internasional.

"Kemenpar kami dorong menjadi kementerian yang membuat strategi. Dalam 5 tahun ke depan kita mau MICE jenis apa? Siapa target profesi atau pengunjung MICE kita?" ujarnya.


Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan Indonesia kurang diminati untuk MICE karena kerap kalah dalam lelang pengadaan. Hal itu disebabkan oleh penawaran Indonesia untuk bisa menjadi tempat penyelenggara suatu acara belum terintegrasi. Sementara, negara-negara lain sudah lebih dulu menawarkan paket yang terintegrasi.

Untuk itu, Arief mengimbau organisasi nonprofit di bidang MICE Biro Pertemuan dan Pameran Indonesia (Indonesia Convention & Exhibition Bureau/INACEB) jika ingin mengikuti tender acara berskala internasional bisa melakukan penawaran terintegrasi dalam bentuk Indonesia Incorporated. Kemenpar akan membantu pendanaan melalui anggaran promosi sebesar Rp10 miliar.

"Minimal Bali atau Jakarta yang maju," ungkapnya.

Arief menargetkan porsi MICE bisa meningkat menjadi 5 persen dalam 5 tahun ke depan. Peningkatan itu tak besar karena daya tarik unggulan pariwisata di Indonesia adalah kebudayaan dan alam.


Secara terpisah, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani menambahkan industri hotel dan restoran mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan wisata MICE. Bentuk dukungan tersebut berupa investasi untuk membangun lebih banyak ruang pertemuan di perhotelan.

"Kalau di lihat sekarang pertumbuhan hotel yang punya ruang pertemuan cukup banyak dan daya tampung juga lebih besar," ujarnya.

Namun demikian, Hariyadi mempertanyakan komitmen pemerintah untuk memajukan MICE. Pasalnya, pada 2015 lalu, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi justru sempat mengeluarkan imbauan untuk tidak menggelar acara rapat pemerintah pusat maupun daerah di hotel.

Padahal, lanjut Hariyadi, tidak semua instansi pemerintah memiliki fasilitas pendukung pertemuan yang layak. Akibatnya, biaya untuk menyediakan fasilitas tersebut bisa lebih besar dibandingkan menggelar di hotel. (sfr/agi)