Sri Mulyani Sebut Kebijakan Populis Jokowi Benar
CNN Indonesia
Kamis, 28 Feb 2019 15:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan populis yang ditempuh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilihan Presiden 2019 demi meraih simpati masyarakat sudah baik dan benar. Kebaikan tersebut tercermin dari kebijakan populis yang dijalankan Jokowi.
Dalam meraih simpati masyarakat, Jokowi di era pemerintahannya telah menggejot pembangunan infrastruktur. Jokowi juga menggelontorkan banyak bantuan sosial.
Tercatat di era pemerintahan Jokowi, ada beberapa bantuan sosial yang ditonjolkan. Salah satunya, bantuan Program Keluarga Harapan yang pada 2019 ini total anggarannya Rp34,4 atau naik hampir dua kali lipat dibanding 2018 yang hanya Rp19,2 triliun.
Selain itu, Jokowi juga menggelontorkan bantuan pendidikan berbentuk Kartu Indonesia Pintar dan kesehatan yang berbentuk Kartu Indonesia Sehat. Untuk kartu Indonesia Pintar anggaran yang digelontorkan untuk 2019 ini mencapai Rp11,2 triliun.
Sementara itu, untuk Kartu Indonesia Sehat, total anggaran yang digelontorkan pada 2019 ini mencapai Rp29,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan kebijakan populis yang dijalankan pemerintahan Jokowi cukup memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
"Infrastruktur juga populis tapi membantu, karena masyarakat merasakan penderitaan. Bagaimana kurangnya infrastruktur itu membuat kehidupan mereka terbebani," katanya di Jakarta, Kamis (28/2).
Sementara itu berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, Sri Mulyani mengatakan kebijakan populis yang diambil Jokowi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. "Karena tidak akan ada negara maju tanpa ada pendidikan yang benar," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Dilakukan Pemimpin Lain
Sri Mulyani mengatakan kebijakan populis tidak hanya dilakukan Jokowi. Kebijakan populis juga lazim dilakukan oleh pemimpin negara lain demi meraih simpati dari masyarakat mereka.
Salah satu kebijakan populis yang ia sebut, dilakukan oleh pemerintah Venezuela. Cuma, kebijakan populis yang dijalankan pemerintah Venezuela kata Sri Mulyani cukup ekstrim dan 'menyakiti' APBN mereka.
Pasalnya kebijakan populis dilakukan dengan merendahkan harga BBM. Kebijakan tersebut membuat ekonomi Venezuela tertekan hebat ketika harga minyak dunia anjlok.
(ulf/agt)
Dalam meraih simpati masyarakat, Jokowi di era pemerintahannya telah menggejot pembangunan infrastruktur. Jokowi juga menggelontorkan banyak bantuan sosial.
Tercatat di era pemerintahan Jokowi, ada beberapa bantuan sosial yang ditonjolkan. Salah satunya, bantuan Program Keluarga Harapan yang pada 2019 ini total anggarannya Rp34,4 atau naik hampir dua kali lipat dibanding 2018 yang hanya Rp19,2 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, untuk Kartu Indonesia Sehat, total anggaran yang digelontorkan pada 2019 ini mencapai Rp29,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan kebijakan populis yang dijalankan pemerintahan Jokowi cukup memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Sementara itu berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, Sri Mulyani mengatakan kebijakan populis yang diambil Jokowi bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. "Karena tidak akan ada negara maju tanpa ada pendidikan yang benar," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Dilakukan Pemimpin Lain
Sri Mulyani mengatakan kebijakan populis tidak hanya dilakukan Jokowi. Kebijakan populis juga lazim dilakukan oleh pemimpin negara lain demi meraih simpati dari masyarakat mereka.
Salah satu kebijakan populis yang ia sebut, dilakukan oleh pemerintah Venezuela. Cuma, kebijakan populis yang dijalankan pemerintah Venezuela kata Sri Mulyani cukup ekstrim dan 'menyakiti' APBN mereka.
Pasalnya kebijakan populis dilakukan dengan merendahkan harga BBM. Kebijakan tersebut membuat ekonomi Venezuela tertekan hebat ketika harga minyak dunia anjlok.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK