Ada 200 Ribu Kiloliter Pelumas Palsu Beredar Tiap Tahun

CNN Indonesia | Senin, 04/03/2019 18:28 WIB
Ada 200 Ribu Kiloliter Pelumas Palsu Beredar Tiap Tahun Ilustrasi pelumas. (Istockphoto/vm).
Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat Pelumas Indonesia (Maspi) mengungkap sekitar 200 ribu kiloliter pelumas palsu beredar di Indonesia setiap tahunnya. Jumlah itu mencapai 20 persen dari total kebutuhan pelumas di dalam negeri yang sekitar 1 juta kiloliter per tahun.

Ketua Bidang Program Maspi Muwardi menyebut kontribusi pelumas palsu dari luar dan dalam negeri sama, yaitu masing-masing 10 persen. Bila dipukul rata, pelumas yang dipasok dari perusahaan lokal sebanyak 100 ribu kiloliter per tahun. Begitu pula dari pelumas impor.

"Pangsa pasar untuk yang palsu ini ada, misalnya masyarakat beli pelumas yang hanya 1 liter, kan pasti tidak uji lab. Biaya uji lab saja bisa Rp400 ribu, pelumas hanya Rp100 ribu," ujar Muwardi, Senin (4/3).


Tak heran, masyarakat lebih mudah tertipu dibanding industri yang pengawasannya jauh lebih ketat. Bagi sebuah industri yang menggunakan pelumas, mereka akan melakukan uji lab dan uji coba terlebih dahulu.

"Harga juga jauh lebih murah, untuk bengkel-bengkel kan jadi ada daya tariknya," terang Muwardi.

Mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menelurkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas Secara Wajib pada 10 September 2018. Namun, aturan ini baru berlaku per September 2019 mendatang.


Aturan itu mewajibkan seluruh pelumas yang dijual di Indonesia lolos dalam uji Standar Nasional Indonesia (SNI). Jika tidak, maka produsen dan distributor akan berurusan dengan pihak berwajib.

"Harapannya yang pelumas palsu bisa berkurang 10-15 persen pada tahun pertama aturan itu diberlakukan. Itu sudah bagus sekali," jelasnya.

Namun, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Bila Maspi dan Asosiasi Produsen Pelumas Dalam Negeri (Aspelindo) mendukung pemerintah untuk mewajibkan SNI untuk produksi pelumas, tidak demikian halnya dengan Perhimpunan Distributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (PERDIPPI).


Sekretariat PERDIPPI Akmeilani menerangkan pihaknya sudah mengajukan uji materi regulasi pelumas wajib SNI ke Mahkamah Agung (MA) pada pertengahan Februari 2019. Ia mengklaim peraturan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) sudah cukup untuk memastikan kualitas pelumas yang dipasarkan.

"Karena di dalam NPT sudah termasuk ada SNI. Kami mengacu pada Keppres Nomor 21 Tahun 2001. Itu masih berlaku," kata Akmeilani beberapa waktu lalu.

Di sisi lain, Ketua Bidang Pengembangan Aspelindo Andria Nusa menambahkan NPT tak mampu menghilangkan pelumas palsu di Indonesia. Sebab, prosesnya jauh lebih longgar dibandingkan SNI.


Beberapa proses SNI, misalnya, perusahaan harus menempuh proses kreditasi dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan bekerja sama dengan laboratorium independen. Tak hanya itu, keduanya juga harus terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN).

"NPT itu hanya karakteristik fisika dan kimianya saja, tidak menyeluruh seperti SNI. Tidak selengkap SNI," pungkasnya.


(aud/bir)