OJK Sebut Butuh UU untuk Atur Fintech

CNN Indonesia | Jumat, 08/03/2019 20:16 WIB
OJK Sebut Butuh UU untuk Atur Fintech OJK mengaku membutuhkan UU untuk mengatur fintech P2P Lending. Menurut OJK, peraturan yang ada selama ini membuat regulator tak berwenang memberi sanksi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku butuh undang-undang (UU) sebagai payung hukum lebih tinggi untuk mengatur layanan keuangan digital berbasis teknologi (fintech) dengan layanan pinjam meminjam (Peer to Peer/P2P Lending).

Direktur Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi bilang selama ini Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya memberikan OJK wewenang untuk mengatur, memberi izin, dan mengawasi fintech pinjaman (peer to peer lending) yang terdaftar.

Padahal, masih banyak ditemukan praktik fintech ilegal yang justru meresahkan masyarakat. Ia mencontohkan industri perbankan, asuransi, dan pasar modal yang memiliki UU sebagai payung hukum. Keterbatasan payung hukum ini yang membuat regulator tak bisa memberikan sanksi atau denda kepada fintech yang tak terdaftar di OJK.


"Dalam UU tersebut ada kalimat barang siapa, jadi tentu ada sanksi pidana. Kalau di POJK tidak ada kata-kata barang siapa, karena lebih rendah levelnya, sehingga sanksi maksimal tidak ada pidana atau denda, maksimal adalah pencabutan izin. Ini yang kami diskusikan, semoga kawan dari Ombudsman bisa mendorong lahirnya UU ini, sehingga ke depan penyelesaiannya juga bisa permanen," ujarnya di Kantor Ombudsman, Jumat (8/3).

Kendati demikian, UU tersebut hendaknya bersifat lebih umum, misalnya mengatur tentang perlindungan data konsumen maupun mengatur praktek kegiatan ekonomi digital. Dalam implementasinya nanti, OJK bisa merumuskan aturan turunan melalui POJK.

"Sebab, kalau di UU terlalu diatur rigid, maka dikhawatirkan akan membatasi inovasi bisnis model berbasis teknologi. Sebab, kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Bayangkan kalau UU sudah rigid sejak awal justru akan memagari," katanya.


Selama ini, Hendrikus menyatakan OJK mengedepankan pengawasan terhadap kode etik atau market conduct dan transparansi fintech P2P Lending. Sebab, dalam praktiknya fintech ini tidak menghimpun dana dari nasabah.

Pengawasan ini berbeda dengan perbankan dan asuransi yang mengedepankan prinsip kehati-hatian lantaran praktik menghimpun dana masyarakat. Namun demikian, bukan berarti OJK melupakan prinsip kehati-hatian.

"Kami mengawasi dalam tiga layer (lapis). Layer pertama adalah pengawasan publik masyarakat. Kedua adalah asosiasi yang juga bisa membantu mengawasi anggotanya. Kami datang dalam layer ketiga, yaitu apa yang dilaporkan publik dan apa aktivitas fintech," jelasnya.


Dalam kesempatan yang sama, anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmiwijaya mengaku Ombudsman mendorong pemerintah untuk menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) perlindungan data pribadi. RUU ini akan membantu OJK dalam melindungi data nasabah dari penyalahgunaan oleh fintech ilegal.

Dadan bilang RUU tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. "Kalau sudah masuk Prolegnas 2019, maka akhir 2019 harus disahkan. Perlindungan rahasia data pribadi ini bukan hanya untuk fintech, tapi juga untuk persoalan lain, misalnya di Kominfo untuk masalah kartu pra bayar, dan sebagainya," terang dia.

Dadan juga mendorong OJK untuk memiliki regulasi setingkat UU untuk mengatasi kejahatan dan penyelewengan online berbaju fintech. Sebab, lewat POJK yang baru tertangani adalah fintech legal.


"Kalau terdaftar jelas niatnya baik, itulah yang diawasi oleh OJK. Nah, yang lebih dari itu dibutuhkan regulasi yang lebih tinggi," tukasnya.


(ulf/bir)