ANALISIS
Kementerian Baru Tak Mujarab Obati Sakit Ekspor dan Investasi
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 14 Mar 2019 13:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pekan ini, khalayak dikejutkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berwacana ingin membentuk kementerian khusus bidang ekspor dan investasi. Hal itu sebagai bentuk kegeramannya terhadap kinerja kedua sektor yang masih lamban.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengamini pernyataan Kepala Negara. Menurut dia, pembentukan kementerian baru itu tinggal menunggu waktu.
"(Realisasi kementerian ekspor dan investasi) itu tinggal menunggu waktu. Kami lihat dulu. Tentunya harus diperhatikan juga struktur kementerian yang ada sekarang, tetapi intinya supaya kita bisa benar-benar merespons dengan baik dinamika global," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (13/3).
Sayangnya, Bambang enggan memastikan waktu pembentukan kementerian baru itu bisa terealisasi. Sebenarnya, perlukah wacana tersebut terealisasi?
Ekonom Senior Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah Redjalam justru memiliki pandangan berbeda. Dia menilai wacana tersebut merupakan candaan Jokowi untuk menegur anak buahnya.
"Saya tidak melihat itu (pembentukan kementerian ekspor dan investasi) sebagai sesuatu yang serius," ujar Piter saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (14/3).
Piter mengingatkan penambahan instansi memberikan konsekuensi penambahan pegawai serta beban sarana dan prasarana. Selain itu, koordinasi menjadi lebih panjang sementara efektivitasnya masih dipertanyakan.
Menurut Piter, kinerja ekspor dan investasi yang masih mengecewakan bukan berasal dari masalah kelembagaan. Maka itu, ia menilai pemerintah tak perlu membentuk satu instansi khusus untuk mengurusi keduanya.
"Menambah organisasi itu tidak menyelesaikan masalah karena persoalannya bukan masalah kelembagaan," ujarnya.
Menurut Piter terhambatnya laju pertumbuhan ekspor dan investasi terjadi karena salah diagnosis dalam melihat permasalahan. Akibatnya, obat yang diberikan pemerintah tak manjur untuk menyembuhkan sakit di kedua sektor tersebut.
"Untuk menentukan obat yang benar, diagnosis harus benar. Jangan sampai sakit radang tenggorokan dibilang sakit kulit. Obat salah, tidak efektif, jadi tidak sembuh-sembuh," ujarnya.
Di sektor ekspor, lanjut Piter, persoalan muncul karena Indonesia meninggalkan sektor industri selama belasan tahun. Hal itu tercermin dari kontribusi sektor manufaktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang terus menurun selama dua dekade terakhir. Selain itu, pertumbuhan sektor industri juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi.
"Negara-negara maju umumnya pertumbuhan industri bisa mencapai 20 persen, minimal dua digit. Sedangkan di Indonesia, pertumbuhan industri di bawah 5 persen, di bawah pertumbuhan ekonomi kita sendiri," ujarnya.
Pernyataan Piter terkonfirmasi oleh data pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang dirilis BPS. Pada 2018, pertumbuhan industri pengolahan hanya 4,27 persen, lebih rendah di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,17 persen. Jika dibandingkan pertumbuhan industri manufaktur pada 2017 4,29 persen, juga turun tipis.
Padahal, untuk meningkatkan ekspor, Indonesia harus memiliki sektor industri yang maju. Hal itu mengingat produk ekspor yang memiliki nilai tambah berasal dari industri pengolahan.
"Kita mau ekspor tetapi mesin untuk ekspor itu kita matikan. Jadi percuma bikin lembaga kalau kebijakannya tidak berubah," jelasnya.
Di sektor investasi, Indonesia telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Kurang apa lagi? Yang kita kurang adalah kita tidak pernah mau secara jujur melakukan evaluasi yang tuntas persoalan investasi kita itu apa?" ujarnya.
Misalnya, pemerintah telah meluncuran Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang diklaim dapat mempermudah proses perizinan. Namun, pada praktiknya, sistem tersebut malah menghambat investasi karena pelaku usaha perlu waktu untuk menyesuaikan. Sistemnya masih belum sempurna.
"Kita harus jujur kalau memang masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki," ujarnya.
Obat Mujarab
Untuk mengobati permasalahan di bidang ekspor dan investasi, Piter menilai pemerintah sebaiknya mengoptimalkan kementerian yang ada menggunakan strategi mendorong ekspor dan investasi yang terkoordinasi. Strategi tersebut harus bisa mensinergikan lembaga-lembaga yang ada.
Senada dengan Piter, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus juga menilai pembentukan instansi baru bukan merupakan solusi dari kinerja ekspor dan investasi yang melempem. Terlebih institusi yang secara khusus mengurusi ekspor dan investasi sudah ada yaitu Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan BKPM.
Jika unit ekspor dikeluarkan, Ahmad mempertanyakan koordinasi ke depan. Pasalnya, ekspor juga terkait dengan impor dan keberadaan stok di dalam negeri.
"Di BKPM, apabila fungsi promosi investasi dikeluarkan, BKPM nanti hanya akan mengurusi perizinan. Kelembagaan dan koordinasinya akan lebih sulit," jelasnya.
Menurut Ahmad, hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah ekspor dan investasi di Indonesia, adalah mengoptimalkan kinerja dari instansi yang ada.
"Jadi membuat suatu kementerian baru tidak akan efektif untuk menyelesaikan masalah," jelasnya.
Ahmad mengingatkan faktor-faktor pendorong ekspor banyak yang berada di luar kuasa Kemendag. Misalnya, produksi barang ekspor itu berada di bawah kementerian teknis lain. Sementara itu, produksi barang ekspor Indonesia masih kurang beragam dan daya saingnya masih lemah di pasar internasional.
"Kalau produksinya sedikit apa yang mau diekspor?," ujarnya.
Kemendag, lanjut Ahmad, dapat mengoptimalkan peran promosi, terutama ke pasar-pasar nontradisional seperti Afrika dan Amerika Latin. Dengan demikian, Indonesia tidak tergantung
pada kondisi perekonomian negara tradisional seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa.
Di saat yang bersamaan, kementerian teknis lain juga mendukung dengan mempercepat laju pertumbuhan produk dan meningkatkan daya saing hasil industri pengolahan.
"Jadi, harus ada sinergi antara kementerian-kementerian yang ada," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Ahmad, juga bisa mengikutsertakan peran diaspora untuk mematai-matai pasar di negara yang ditinggali.
Mulai dari produk yang disukai hingga jaringan distribusi yang dibutuhkan.
Di sektor investasi, menurut Ahmad, permasalahan ada di saat merealisasikan investasi, terutama di daerah. Permasalahan itu tidak bisa dijawab dengan membentuk instansi baru.
Saat ini, pemerintah pusat sudah gencar melakukan promosi investasi dan mempermudah proses perizinan tetapi pelaku usaha masih menghadapi hambatan untuk merealisasikan, terutama di daerah.
"Perizinan di daerah mungkin tidak sinkron dengan di pusat, proses birokrasi yang berbelit, sulitnya menetapkan lahan hingga biaya sewa yang mahal. Akibatnya investasi yang mau masuk jadi tidak jadi," ujarnya.
Maka itu, Ahmad menilai pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki iklim investasi di daerah.
[Gambas:Video CNN] (lav)
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengamini pernyataan Kepala Negara. Menurut dia, pembentukan kementerian baru itu tinggal menunggu waktu.
"(Realisasi kementerian ekspor dan investasi) itu tinggal menunggu waktu. Kami lihat dulu. Tentunya harus diperhatikan juga struktur kementerian yang ada sekarang, tetapi intinya supaya kita bisa benar-benar merespons dengan baik dinamika global," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (13/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonom Senior Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah Redjalam justru memiliki pandangan berbeda. Dia menilai wacana tersebut merupakan candaan Jokowi untuk menegur anak buahnya.
Piter mengingatkan penambahan instansi memberikan konsekuensi penambahan pegawai serta beban sarana dan prasarana. Selain itu, koordinasi menjadi lebih panjang sementara efektivitasnya masih dipertanyakan.
Menurut Piter, kinerja ekspor dan investasi yang masih mengecewakan bukan berasal dari masalah kelembagaan. Maka itu, ia menilai pemerintah tak perlu membentuk satu instansi khusus untuk mengurusi keduanya.
Lihat juga:Menkeu Yakin Ekonomi RI Aman |
"Menambah organisasi itu tidak menyelesaikan masalah karena persoalannya bukan masalah kelembagaan," ujarnya.
Menurut Piter terhambatnya laju pertumbuhan ekspor dan investasi terjadi karena salah diagnosis dalam melihat permasalahan. Akibatnya, obat yang diberikan pemerintah tak manjur untuk menyembuhkan sakit di kedua sektor tersebut.
"Untuk menentukan obat yang benar, diagnosis harus benar. Jangan sampai sakit radang tenggorokan dibilang sakit kulit. Obat salah, tidak efektif, jadi tidak sembuh-sembuh," ujarnya.
Di sektor ekspor, lanjut Piter, persoalan muncul karena Indonesia meninggalkan sektor industri selama belasan tahun. Hal itu tercermin dari kontribusi sektor manufaktur terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang terus menurun selama dua dekade terakhir. Selain itu, pertumbuhan sektor industri juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi.
"Negara-negara maju umumnya pertumbuhan industri bisa mencapai 20 persen, minimal dua digit. Sedangkan di Indonesia, pertumbuhan industri di bawah 5 persen, di bawah pertumbuhan ekonomi kita sendiri," ujarnya.
Pernyataan Piter terkonfirmasi oleh data pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang dirilis BPS. Pada 2018, pertumbuhan industri pengolahan hanya 4,27 persen, lebih rendah di bawah pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,17 persen. Jika dibandingkan pertumbuhan industri manufaktur pada 2017 4,29 persen, juga turun tipis.
Padahal, untuk meningkatkan ekspor, Indonesia harus memiliki sektor industri yang maju. Hal itu mengingat produk ekspor yang memiliki nilai tambah berasal dari industri pengolahan.
"Kita mau ekspor tetapi mesin untuk ekspor itu kita matikan. Jadi percuma bikin lembaga kalau kebijakannya tidak berubah," jelasnya.
Di sektor investasi, Indonesia telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Kurang apa lagi? Yang kita kurang adalah kita tidak pernah mau secara jujur melakukan evaluasi yang tuntas persoalan investasi kita itu apa?" ujarnya.
Misalnya, pemerintah telah meluncuran Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) yang diklaim dapat mempermudah proses perizinan. Namun, pada praktiknya, sistem tersebut malah menghambat investasi karena pelaku usaha perlu waktu untuk menyesuaikan. Sistemnya masih belum sempurna.
"Kita harus jujur kalau memang masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki," ujarnya.
 Pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission. (CNNIndonesia/ Safyra Primadhyta). |
Obat Mujarab
Untuk mengobati permasalahan di bidang ekspor dan investasi, Piter menilai pemerintah sebaiknya mengoptimalkan kementerian yang ada menggunakan strategi mendorong ekspor dan investasi yang terkoordinasi. Strategi tersebut harus bisa mensinergikan lembaga-lembaga yang ada.
Senada dengan Piter, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus juga menilai pembentukan instansi baru bukan merupakan solusi dari kinerja ekspor dan investasi yang melempem. Terlebih institusi yang secara khusus mengurusi ekspor dan investasi sudah ada yaitu Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan BKPM.
Jika unit ekspor dikeluarkan, Ahmad mempertanyakan koordinasi ke depan. Pasalnya, ekspor juga terkait dengan impor dan keberadaan stok di dalam negeri.
"Di BKPM, apabila fungsi promosi investasi dikeluarkan, BKPM nanti hanya akan mengurusi perizinan. Kelembagaan dan koordinasinya akan lebih sulit," jelasnya.
Menurut Ahmad, hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah ekspor dan investasi di Indonesia, adalah mengoptimalkan kinerja dari instansi yang ada.
"Jadi membuat suatu kementerian baru tidak akan efektif untuk menyelesaikan masalah," jelasnya.
Ahmad mengingatkan faktor-faktor pendorong ekspor banyak yang berada di luar kuasa Kemendag. Misalnya, produksi barang ekspor itu berada di bawah kementerian teknis lain. Sementara itu, produksi barang ekspor Indonesia masih kurang beragam dan daya saingnya masih lemah di pasar internasional.
"Kalau produksinya sedikit apa yang mau diekspor?," ujarnya.
Kemendag, lanjut Ahmad, dapat mengoptimalkan peran promosi, terutama ke pasar-pasar nontradisional seperti Afrika dan Amerika Latin. Dengan demikian, Indonesia tidak tergantung
pada kondisi perekonomian negara tradisional seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa.
Di saat yang bersamaan, kementerian teknis lain juga mendukung dengan mempercepat laju pertumbuhan produk dan meningkatkan daya saing hasil industri pengolahan.
"Jadi, harus ada sinergi antara kementerian-kementerian yang ada," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Ahmad, juga bisa mengikutsertakan peran diaspora untuk mematai-matai pasar di negara yang ditinggali.
Mulai dari produk yang disukai hingga jaringan distribusi yang dibutuhkan.
Di sektor investasi, menurut Ahmad, permasalahan ada di saat merealisasikan investasi, terutama di daerah. Permasalahan itu tidak bisa dijawab dengan membentuk instansi baru.
Saat ini, pemerintah pusat sudah gencar melakukan promosi investasi dan mempermudah proses perizinan tetapi pelaku usaha masih menghadapi hambatan untuk merealisasikan, terutama di daerah.
"Perizinan di daerah mungkin tidak sinkron dengan di pusat, proses birokrasi yang berbelit, sulitnya menetapkan lahan hingga biaya sewa yang mahal. Akibatnya investasi yang mau masuk jadi tidak jadi," ujarnya.
Maka itu, Ahmad menilai pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki iklim investasi di daerah.
[Gambas:Video CNN] (lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK