YLKI Sangsi Cawapres Lekas Bereskan Defisit BPJS Kesehatan

CNN Indonesia | Senin, 18/03/2019 13:36 WIB
YLKI Sangsi Cawapres Lekas Bereskan Defisit BPJS Kesehatan Ilustrasi. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyangsikan persoalan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan selesai dalam waktu singkat. Hal itu mengamati visi dan misi kedua calon wakil presiden yang dianggap masih terlalu sektoral dan tak komprehensif.

Hal itu disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menanggapi Debat Pemilihan Presiden 2019 yang dilakukan dua calon wakil presiden, yakni Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno, Minggu (17/3) malam.

Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku akan terus meningkatkan layanan melalui pusat-pusat kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan redistribusi tenaga medis, dokter serta obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat.


Di sisi lain, Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menjanjikan penyelesaian persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan segera rampung dalam kurun 200 hari. Dia mengaku akan mendatangkan para aktuaria warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini bekerja di Hong Kong untuk kembali ke Tanah Air guna melakukan perhitungan keuangan dan mencari akar persoalan anggaran BPJS Kesehatan. 


"Melihat visi misi kedua paslon tersebut, YLKI sangat meragukan masalah kesehatan secara holistis akan bisa diatasi. BPJS Kesehatan pun akan mengalami defisit finansial yang berkepanjangan," ungkap Tulus dalam keterangan tertulis, Senin (18/3).

Menurut Tulus, visi dan misi yang disampaikan para calon wakil presiden terlalu teknis dan sektoral. Padahal persoalan yang ada harus disikapi dengan kebijakan yang komprehensif dan holistik.

Selama ini, lanjut dia, defisit keuangan BPJS Kesehatan lebih banyak dipicu oleh penyakit tidak menular, seperti jantung koroner, stroke, hipertensi, gagal ginjal, dan lainnya.

Mengutip data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Tulus menyebutkan prevalensi penyakit tidak menular justru melonjak drastis dibandingkan data Riskesdas 2013. Sebut saja prevalensi kanker dari semula 1,4 persen pada 2013 menjadi 1,8 persen pada 2018.


Selain itu, prevalensi stroke dari 7 persen menjadi 10,9 persen, penyakit ginjal kronik dari 2 persen menjadi 3,8 persen dan penyakit diabetes melitus dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen.

Tulus menganggap penyakit tersebut muncul karena faktor gaya hidup, termasuk konsumsi rokok yang berkontribusi paling signifikan atas munculnya penyakit tersebut.

"YLKI mempertanyakan dengan keras para cawapres tidak menjadikan upaya preventif (gangguan kesehatan) menjadi promo yang serius dan sistematis, berupa wabah konsumsi rokok sebagai agenda kebijakannya. Ada kepentingan apa sehingga para cawapres tidak menyinggung upaya pengendalian konsumsi rokok?" tegas Tulus.

Padahal, pengendalian konsumsi tembakau sangat erat kaitannya dengan defisit BPJS Kesehatan dan persoalan gizi buruk (stunting)


"Benar stunting disebabkan karena kurangnya asupan gizi secara kronis pada rumah tangga miskin, tetapi asupan gizi yang kurang karena alokasi pendapatan rumah tangga miskin lebih banyak untuk membeli rokok, bukan untuk membeli lauk pauk," tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Desember 2018 tercatat sebesar 0,62 persen. Secara akumulasi, inflasi sepanjang tahun lalu dilaporkan sebesar 3,13 persen, lebih rendah dibanding 2017 sebesar 3,61 persen.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan secara umum, inflasi sepanjang tahun lalu salah satunya didorong oleh konsumsi rokok. Selain itu, didorong pula oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonnsubsidi, serta biaya transportasi dan perumahan.

"Penyebab inflasi 2018 secara umum karena (kenaikan harga) bensin, beras, rokok keretek filter. Berbeda dengan 2017 yang didorong kenaikan tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, dan ikan segar," ujar Suhariyanto awal Januari lalu.

(lav/bir)