Per 14 Maret, Belanja Kemenhub Baru 5,17 Persen dari Pagu
CNN Indonesia
Selasa, 19 Mar 2019 06:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan(Kemenhub) mencatat hingga 14 Maret kemarin realisasi belanja mereka baru mencapai Rp 2,15 triliun atau sekitar 5,17 persen dari total anggaran tahun ini yang sebesar Rp 41,55 triliun. Jika dirinci, realisasi tersebut berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian yang baru sebesar 3,92 persen dari total pagu anggaran yang mencapai Rp15, 17 triliun.
Itu merupakan realisasi belanja terendah. Selanjutnya, realisasi belanja rendah juga dicatatkan Ditjen Perhubungan Darat sebesar 4, 71 persen dari pagu Rp4 triliun dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar 4,83 persen dari pagu Rp162 miliar.
Di sisi lain, realisasi belanja tertinggi berasal dari Inspektorat Jenderal sebesar 19,92 persen dari pagu Rp107, 07 miliar. Kemudian, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) mengekor dengan realisasi sebesar 10,26 persen dari pagu Rp138 miliar dan Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 7,68 persen dari pagu Rp701, 23 miliar.
Adapun realisasi belanja Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perhubungan Laut, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) masing-masing tercatat 5,49 persen, 6,14 persen, dan 6,42 persen dari pagunya.
"Realisasi 2019 relatif belum tinggi, di bawah target," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senin (18/3).
Budi mengatakan Untuk mempercepat penyerapan, Kemenhub telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya mempercepat lelang pekerjaan.
Hingga Februari 2019, Kemenhub telah melelang kontrak pekerjaan senilai total Rp11 triliun. Kemudian, bulan ini, Kemenhub ingin menyelesaikan pengadaan senilai Rp10 triliun.
"Sisanya, Rp6 triliun akan diselesaikan secepatnya," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta Kemenhub lebih fokus pada upaya mempercepat penyerapan anggarannya. Pasalnya, berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub masih di bawah 90 persen.
Tercatat, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub tahun lalu hanya 84,51 persen dari pagunya, lebih rendah dari 2017 yang sebesar 86,35 persen.
"Saya menyayangkan kinerja anggaran Kemenhub sehingga berkurang terus pagu anggarannya. Apakah ini tidak bisa dibenahi? Mudah - mudahan 2019 ini serapannya bisa meningkat sehingga ketika kita membahas anggaran 2020 nanti bisa lebih meningkat," ujar anggota Fraksi PKS ini.
(sfr/agt)
Itu merupakan realisasi belanja terendah. Selanjutnya, realisasi belanja rendah juga dicatatkan Ditjen Perhubungan Darat sebesar 4, 71 persen dari pagu Rp4 triliun dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar 4,83 persen dari pagu Rp162 miliar.
Di sisi lain, realisasi belanja tertinggi berasal dari Inspektorat Jenderal sebesar 19,92 persen dari pagu Rp107, 07 miliar. Kemudian, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) mengekor dengan realisasi sebesar 10,26 persen dari pagu Rp138 miliar dan Sekretariat Jenderal (Setjen) sebesar 7,68 persen dari pagu Rp701, 23 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Realisasi 2019 relatif belum tinggi, di bawah target," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Senin (18/3).
Hingga Februari 2019, Kemenhub telah melelang kontrak pekerjaan senilai total Rp11 triliun. Kemudian, bulan ini, Kemenhub ingin menyelesaikan pengadaan senilai Rp10 triliun.
"Sisanya, Rp6 triliun akan diselesaikan secepatnya," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Ketua Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta Kemenhub lebih fokus pada upaya mempercepat penyerapan anggarannya. Pasalnya, berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub masih di bawah 90 persen.
Tercatat, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub tahun lalu hanya 84,51 persen dari pagunya, lebih rendah dari 2017 yang sebesar 86,35 persen.
"Saya menyayangkan kinerja anggaran Kemenhub sehingga berkurang terus pagu anggarannya. Apakah ini tidak bisa dibenahi? Mudah - mudahan 2019 ini serapannya bisa meningkat sehingga ketika kita membahas anggaran 2020 nanti bisa lebih meningkat," ujar anggota Fraksi PKS ini.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK