Pemerintah Minta Vale dan AKR 'Pakai' BBM dari Pertamina

CNN Indonesia | Rabu, 20/03/2019 20:53 WIB
Pemerintah Minta Vale dan AKR 'Pakai' BBM dari Pertamina Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah meminta PT Vale Indonesia Tbk dan PT AKR Corporindo Tbk memenuhi kebutuhan BBM industri mereka dari PT Pertamina. Pemerintah minta mereka untuk tidak lagi mengimpor BBM jenis Marine Fuel Oil (MFO) yang biasa digunakan untuk industri. 

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar usai rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Rabu (20/3).

Arcandra mengatakan pengalihan pemenuhan MFO dari impor ke perusahaan minyak raksasa nasional dilakukan demi mengurangi impor minyak. Pemenuhan kebutuhan minyak kerap membuat total impor secara keseluruhan lebih tinggi dari ekspor. Hal ini memicu defisit neraca perdagangan bagi Indonesia.


"Selama ini MFO itu diimpor, sekarang cukup dipenuhi dari hasil pengilangan Pertamina. Insyaallah bulan April ini, AKR sudah mulai membeli dari Pertamina. Sebentar lagi Vale juga," ujar Arcandra di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (20/3).


Sayangnya, Arcandra enggan menjabarkan lebih rinci mengenai total impor MFO yang kerap dilakukan kedua perusahaan. Selain itu, ia juga enggan memberitahu berapa volume pengalihan pembelian yang dilakukan Vale dan AKR.

"Ada angka detilnya, tapi lupa saya. Tapi masih ada beberapa company (perusahaan) yang selama ini impor MFO," katanya.

Selain itu, Arcandra mengatakan pemerintah juga akan meninjau kontrak pembelian minyak mentah dari sejumlah kontraktor asing ke Pertamina. Lalu, pemerintah juga akan meninjau kembali realisasi produksi dan penggunaan bahan bakar solar bercampur 20 persen minyak sawit alias B20.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara menambahkan, pemerintah turut membedah lagi realisasi impor non migas. Menurutnya, impor non migas harus pula dikendalikan.

"Impor kami lebih ke mengurangi barang konsumsi yang sifatnya bisa diproduksi di dalam negeri, misalnya makanan dan minuman," jelasnya.

Tak ketinggalan, pemerintah, katanya, terus berupaya mendorong ekspor agar bisa mengimbangi tekanan impor pada neraca perdagangan. Sayangnya, ia enggan merinci jenis komoditas atau produk ekspor apa lagi yang akan ditingkatkan pemerintah dan ke mana saja pasarnya.

"Ekspor juga karena berkaitan dengan daya saing," tutupnya.

(uli/agt)