Lika-Liku Penetapan Tarif MRT di DPRD DKI Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat penetapan tarif mass rapid transit (MRT) pada Senin (25/3) siang. Sebelum diketok, berbagai argumen disampaikan oleh peserta rapat, dari anggota dewan, perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan manajemen PT MRT Jakarta.

Pembahasan dimulai oleh penjelasan Sekda DKI Jakarta Saefullah sebagai perwakilan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengusulkan rata-rata tarif untuk masyarakat sebaiknya ditetapkan Rp10 ribu per orang. Namun, bukan tidak mungkin tarif bisa mencapai Rp14 ribu per orang untuk beberapa tujuan.

Ia mematok tarif per kilometer (km) sebesar Rp850 dan boarding fee sebesar Rp1.500. Jadi, penghitungannya adalah tarif per km dikalikan dengan jarak tempuh, lalu hasilnya ditambah dengan boarding fee.

"Penetapan tarif ini telah memperhitungkan tingkat kemauan masyarakat untuk membayar dan kemampuannya," kata Saefullah, Senin (25/3).

Lihat juga: Pembangunan MRT Fase II Telan Anggaran Rp22,5 Triliun

Ia menjabarkan semakin sedikit stasiun yang dilewati penumpang, maka tiket yang perlu dibayar masyarakat semakin murah. Sebaliknya, penumpang perlu merogoh kocek sampai Rp14 ribu jika naik dari Stasiun Lebak Bulus sampai Bundaran HI.

"Ada stasiun kedatangan dan turun. Jika berangkat dari Lebak Bulus lalu turun di Cipete tarifnya Rp5.000 per orang," ujar dia.

Seperti diketahui, MRT rute Lebak Bulus sampai Bundaran HI akan melewati 13 stasiun. Stasiun tersebut, antara lain Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan bahwa skema perhitungan itu dibuat secara bersama-sama. Pasalnya, sebelumnya perusahaan juga sudah melakukan survei ke masyarakat terkait penetapan tiket MRT.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam survei kalau mereka (masyarakat) mau membayar untuk MRT rata-rata itu Rp8.500-Rp10 ribu per orang untuk setiap 10 km. Mereka siap pindah menggunakan transportasi MRT dari kendaraan pribadi," tuturnya.

Tarifnya pun akan berbeda-beda tiap stasiun karena dihitung berdasarkan jarak tempuh yang dilewati. Hal ini sengaja dilakukan agar masyarakat yang hanya melewati beberapa stasiun tak perlu merogoh kocek besar.

"Kami mau menangkap orang untuk naik transportasi umum di Sudirman, karena kan macet. Itu signifikan untuk kurangi kemacetan," terang William.

Sementara, Ketua Fraksi NasDem di DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut harga yang pantas adalah Rp7.000 per orang. Masalahnya, tarif Rp10 ribu terlalu memberatkan, sehingga hanya kalangan tertentu saja yang akan tertarik menggunakan MRT.

Lihat juga: Menko Darmin Yakin MRT Tekan Kerugian Rp65 T Akibat Kemacetan

"NasDem ingin keadilan, untuk tahun pertama saya sarankan tetapkan Rp7.000 per orang. Berikan subsidi agar tarif murah," ujar Bestari.

Untuk itu, ia meminta harga untuk 1 kilometernya jangan sampai menyentuh Rp1.000. Bestari beranggapan angka yang pas di bawah Rp500 per km.

Setelah berbagai argumen diungkapkan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menetapkan harga tiket yang tepat untuk MRT sebesar Rp8.500. Namun, keputusan itu diambil tanpa memperhitungkan secara rinci tarif per kilometer yang dibebankan ke penumpang.

Ia mengaku akan melakukan rapat selanjutnya dengan Pemprov DKI Jakarta dan MRT Jakarta untuk menyusun tarif per km dan stasiun. "Ya sudah ditetapkan saja ya, tarif MRT Rp8.500. Ini harus ditetapkan sekarang," kata Prasetyo di penghujung diskusi.

Meski sudah diputuskan secara alot dalam rapat di DPRD siang kemarin, Saefullah saat ditemui di Balai Kota mengaku masih perlu ada diskusi antara Pemerintah DKI Jakarta dan DPRD. Dengan kata lain, tarif yang diputuskan belum final dan masih ada peluang besaran tarif tersebut diubah.  (aud/agt)