Belanja Barang Melonjak 51 Persen, Pemerintah Dituding Boros
CNN Indonesia
Rabu, 27 Mar 2019 11:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai pemerintah terlalu boros dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama empat tahun terakhir. Hal ini terbukti dari kenaikan anggaran belanja barang yang dianggap signifikan.
Faisal mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LKPP) yang menunjukkan peningkatan belanja modal mencapai 51,97 persen dalam kurun waktu empat tahun.
Pada 2014, realisasi belanja barang tercatat sebesar Rp175,14 triliun. Kemudian, pada 2018, nilainya melonjak drastis mencapai Rp336,97 triliun.
Padahal, menurut pengertian Faisal, belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja. Dengan demikian, anggaran pemerintah habis untuk barang-barang yang terpakai selama satu tahun anggaran saja.
"Saya kaget ini dengan belanja barang, pemerintah ini kelihatan boros banget," kata Faisal, Selasa (26/3).
Selain belanja barang, ia juga mengaku kaget pemerintah juga mengalami pembengkakan di pos belanja lain, yakni pembayaran bunga utang. Pada 2014, pembayaran bunga utang tercatat Rp133,44 triliun, namun angka ini meningkat drastis 93,41 persen empat tahun kemudian dengan angka Rp258,09 triliun.
Melihat hal ini, ia menjadi sangsi atas utang yang ditarik pemerintah dalam empat tahun terakhir. Faisal menduga utang pemerintah selama ini memang 'lari' ke hal yang tak produktif. Sekadar informasi, posisi utang outstanding pemerintah per akhir 2018 ada di angka Rp4.418,3 triliun atau meningkat 69,34 persen dari Rp2.609 triliun pada akhir 2014.
"Akibatnya, pembayaran bunga ini akhirnya bikin pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk meningkatkan belanja lain yang lebih penting," imbuh dia.
Susunan belanja, lanjut dia, memang perlu diperhatikan pemerintah lantaran ini mencerminkan pengelolaan utang. Faisal beralasan Indonesia menganut postur anggaran yang defisit, sehingga selisih antara penerimaan dan pengeluaran negara harus ditutup dengan utang. Artinya, pengelolaan utang yang baik akan tercermin dari pos belanja yang efektif.
Faisal berdalih kenaikan anggaran signifikan dalam empat tahun seharusnya juga terjadi pada pos belanja modal. Ini mengingat fokus pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang berkutat di infrastruktur dengan komponen belanja modal.
Namun nyatanya, realisasi belanja modal hanya naik 25,97 persen dari Rp146,75 triliun di 2014 menjadi Rp184,87 triliun pada 2018.
Sementara itu, ia juga mengaku prihatin dengan pembayaran bunga utang yang bejibun, di mana seharusnya itu bisa dialokasikan bagi belanja pegawai. Memang, belanja pegawai pada 2014 tercatat Rp243,72 triliun dan naik 42,26 persen menjadi Rp346,72 triliun. Namun, dalam rentang 2015 hingga 2019, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak pernah naik gaji. Tahun ini, abdi negara sejatinya mengalami kenaikan gaji, namun besarannya pun hanya 5 persen.
"Jadi tidak kami sadari bahwa pemerintah ini benar-benar boros sekali," pungkasnya.
Meski demikian, Asisten Staf Khusus Presiden Indra Sakti Lubis mengatakan kenaikan belanja barang ini ada kaitannya dengan aturan pemerintah. Sebagai contoh, dulu bantuan sosial tidak termasuk dalam belanja barang. Namun, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Anggaran, bantuan sosial kini dimasukkan ke dalam kategori belanja barang oleh pemerintah.
Secara logika, tentu penambahan satu pos anggaran menyebabkan nilai belanja barang akan semakin tinggi. "Jadi ada kemungkinan juga karena perubahan nomenklatur," imbuh dia.
[Gambas:Video CNN] (glh/lav)
Faisal mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah pusat (LKPP) yang menunjukkan peningkatan belanja modal mencapai 51,97 persen dalam kurun waktu empat tahun.
Pada 2014, realisasi belanja barang tercatat sebesar Rp175,14 triliun. Kemudian, pada 2018, nilainya melonjak drastis mencapai Rp336,97 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kaget ini dengan belanja barang, pemerintah ini kelihatan boros banget," kata Faisal, Selasa (26/3).
Melihat hal ini, ia menjadi sangsi atas utang yang ditarik pemerintah dalam empat tahun terakhir. Faisal menduga utang pemerintah selama ini memang 'lari' ke hal yang tak produktif. Sekadar informasi, posisi utang outstanding pemerintah per akhir 2018 ada di angka Rp4.418,3 triliun atau meningkat 69,34 persen dari Rp2.609 triliun pada akhir 2014.
"Akibatnya, pembayaran bunga ini akhirnya bikin pemerintah tidak memiliki keleluasaan untuk meningkatkan belanja lain yang lebih penting," imbuh dia.
Susunan belanja, lanjut dia, memang perlu diperhatikan pemerintah lantaran ini mencerminkan pengelolaan utang. Faisal beralasan Indonesia menganut postur anggaran yang defisit, sehingga selisih antara penerimaan dan pengeluaran negara harus ditutup dengan utang. Artinya, pengelolaan utang yang baik akan tercermin dari pos belanja yang efektif.
Faisal berdalih kenaikan anggaran signifikan dalam empat tahun seharusnya juga terjadi pada pos belanja modal. Ini mengingat fokus pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang berkutat di infrastruktur dengan komponen belanja modal.
Namun nyatanya, realisasi belanja modal hanya naik 25,97 persen dari Rp146,75 triliun di 2014 menjadi Rp184,87 triliun pada 2018.
Sementara itu, ia juga mengaku prihatin dengan pembayaran bunga utang yang bejibun, di mana seharusnya itu bisa dialokasikan bagi belanja pegawai. Memang, belanja pegawai pada 2014 tercatat Rp243,72 triliun dan naik 42,26 persen menjadi Rp346,72 triliun. Namun, dalam rentang 2015 hingga 2019, Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak pernah naik gaji. Tahun ini, abdi negara sejatinya mengalami kenaikan gaji, namun besarannya pun hanya 5 persen.
"Jadi tidak kami sadari bahwa pemerintah ini benar-benar boros sekali," pungkasnya.
Meski demikian, Asisten Staf Khusus Presiden Indra Sakti Lubis mengatakan kenaikan belanja barang ini ada kaitannya dengan aturan pemerintah. Sebagai contoh, dulu bantuan sosial tidak termasuk dalam belanja barang. Namun, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Anggaran, bantuan sosial kini dimasukkan ke dalam kategori belanja barang oleh pemerintah.
Secara logika, tentu penambahan satu pos anggaran menyebabkan nilai belanja barang akan semakin tinggi. "Jadi ada kemungkinan juga karena perubahan nomenklatur," imbuh dia.
[Gambas:Video CNN] (glh/lav)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK