Sri Mulyani Waspadai Dampak Pengetatan Likuiditas di Turki

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan terus mewaspadai krisis keuangan yang terjadi di Turki seiring likuiditas lira yang semakin ketat di pasar uang, meski kondisi tersebut tidak serta merta menjadi ancaman bagi Indonesia.

Menurut Ani, begitu ia akrab disapa, pengetatan likuiditas lira Turki di pasar uang terjadi karena pengaruh kebijakan internal pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Namun, krisis keuangan di Turki tidak terjadi karena pengaruh dari ekonomi dunia secara keseluruhan.

Pemerintah Turki belakangan terus mengarahkan bank-bank di dalam negeri untuk menahan likuiditas lira di pasar uang asing, setidaknya sampai pemilihan lokal berlangsung pada Minggu (31/3) mendatang. Tak hanya itu, Erdogan juga memaksa para pemberi pinjaman untuk menjaga aliran kredit dan melarang penggunaan dolar Amerika Serikat (AS) pada sebagian besar kontrak pembiayaan.

"Ini bukan karena masalah sistemik global, tapi karena decision (keputusan) yang dibuat oleh pemerintah Turki sendiri. Hal yang terjadi di Turki, terbatas di Turki karena penyebabnya spesifik di Turki," ucap Ani, Kamis (28/3).

Lihat juga: China Bakal Permudah Asing Masuk ke Industri Keuangan

Kendati begitu, bendahara negara itu memastikan pemerintah tetap akan mewaspadai dampak lanjutan dari krisis keuangan di Turki. Hal ini akan dilakukan dengan terus memantau perkembangan negara yang terletak di kawasan Eurasia tersebut.

Kemudian, pemerintah juga akan terus memetakan langkah antisipasi dan perkiraan dampak terhadap seluruh indikator ekonomi yang dimiliki. Mulai dari sisi fiskal maupun moneter. Dari sisi nilai tukar, neraca pembayaran, hingga pertumbuhan ekonomi.

"Tapi kami harus tetap waspada karena dalam ekonomi global, sentimen itu selalu mudah menjalar," imbuhnya.

Lihat juga: Bisnis China Pulih Disebut Berkat 'Guyuran' Kredit

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan antisipasi akan dilakukan dengan terus memperkuat koordinasi dengan para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Kami bersama OJK, BI, dan LPS akan terus merapatkan barisan dalam menjaga ekonomi Indonesia. Kami akan waspadai perkembangan yang terjadi di tempat lain yang memiliki spin over. Tapi karena spesifik dari Turki, kami berharap tidak ada spin over," pungkasnya.

Lihat juga: Pupuk Indonesia Buka Suara soal OTT KPK

(lav/lav)