Menhub Sebut Prabowo 'Asbun' Tuduh Asing Kuasai Bandara RI
CNN Indonesia
Kamis, 04 Apr 2019 19:59 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membantah tudingan Calon Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan pelabuhan dan bandar udara (bandara) yang banyak diserahkan kepada asing. Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 menuduh pemerintahan Jokowi telah banyak memberikan pengelolaan bandara dan pelabuhan kepada asing.
"Kalau saya sih tidak ada. Asbun (asal bunyi). Kami tahu persis mana yang harus kami dikerjasamakan (dengan asing), mana yang menjaga kedaulatan negara," katanya, Kamis (4/4).
Ia melanjutkan saat ini pengelolaan pelabuhan di bawah tangan asing hanya terjadi pada PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Saham perseroan digenggam oleh Hutchison Port Holding Group (HPH Group) dari Hongkong sebesar 51 persen. Sisanya sebesar 48,9 persen dimiliki oleh PT Pelindo II dan 0,1 persen dimiliki Koperasi Pegawai Maritim.
Sedangkan untuk bandara, Menhub mengakui jika pemerintah tengah menawarkan pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo kepada investor asing lewat skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kendati demikian, ia menyatakan negara akan memegang porsi mayoritas saham.
"Dalam kerja sama itu kami sangat hati-hati. Kalaupun ada konsesi kami tetap mayoritas dan kami lakukan pada kegiatan-kegiatan yang tidak membahayakan," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menyampaikan pendapat senada dengan Budi Karya. Luhut mengatakan pelabuhan yang sifatnya komersil memang dikelola bersama dengan perusahaan dari negara lain. Namun, pemerintah tetap yang mengontrol kepemilikan pelabuhan tersebut.
"Pelabuhan yang sifatnya komersial kami kerja sama kan, tapi tetap kami yang kontrol. Salahnya di mana?" ujar Luhut.
Dalam depat Pilpres 2019, Prabowo mengkritik pemerintahan Jokowi yang mengizinkan pelabuhan sampai bandara dikelola pihak asing. Prabowo mengaku melontarkan pernyataan itu bukan karena antiasing. Prabowo menilai pelabuhan dan bandara merupakan objek vital nasional.
[Gambas:Video CNN]
"Bukan kita antiasing, ini menyangkut national security. Kami khawatir. Pelabuhan dan bandara adalah suatu saluran nafas. Dalam militer, objek vital itu sasaran apakah itu bandara, jalan," kata Prabowo dalam debat.
Pernyataan Prabowo itu langsung direspons Jokowi. Menurutnya, karena anggaran negara yang terbatas, maka pemerintahannya perlu mengundang investasi asing untuk membangun infrastruktur yang masih tertinggal.
Menurut Jokowi, tak ada salahnya Indonesia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki manajemen lebih baik. Jokowi juga menegaskan yang dikelola bersama bukan pelabuhan atau bandara strategis.
"Yang kita berikan bukan bandara-bandara (pelabuhan) strategis yang dipakai angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Saya kira beda sekali pandangan kita," kata Jokowi.
(ulf/agt)
"Kalau saya sih tidak ada. Asbun (asal bunyi). Kami tahu persis mana yang harus kami dikerjasamakan (dengan asing), mana yang menjaga kedaulatan negara," katanya, Kamis (4/4).
Ia melanjutkan saat ini pengelolaan pelabuhan di bawah tangan asing hanya terjadi pada PT Jakarta International Container Terminal (JICT). Saham perseroan digenggam oleh Hutchison Port Holding Group (HPH Group) dari Hongkong sebesar 51 persen. Sisanya sebesar 48,9 persen dimiliki oleh PT Pelindo II dan 0,1 persen dimiliki Koperasi Pegawai Maritim.
Sedangkan untuk bandara, Menhub mengakui jika pemerintah tengah menawarkan pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo kepada investor asing lewat skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kendati demikian, ia menyatakan negara akan memegang porsi mayoritas saham.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam kerja sama itu kami sangat hati-hati. Kalaupun ada konsesi kami tetap mayoritas dan kami lakukan pada kegiatan-kegiatan yang tidak membahayakan," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menyampaikan pendapat senada dengan Budi Karya. Luhut mengatakan pelabuhan yang sifatnya komersil memang dikelola bersama dengan perusahaan dari negara lain. Namun, pemerintah tetap yang mengontrol kepemilikan pelabuhan tersebut.
Dalam depat Pilpres 2019, Prabowo mengkritik pemerintahan Jokowi yang mengizinkan pelabuhan sampai bandara dikelola pihak asing. Prabowo mengaku melontarkan pernyataan itu bukan karena antiasing. Prabowo menilai pelabuhan dan bandara merupakan objek vital nasional.
[Gambas:Video CNN]
"Bukan kita antiasing, ini menyangkut national security. Kami khawatir. Pelabuhan dan bandara adalah suatu saluran nafas. Dalam militer, objek vital itu sasaran apakah itu bandara, jalan," kata Prabowo dalam debat.
Pernyataan Prabowo itu langsung direspons Jokowi. Menurutnya, karena anggaran negara yang terbatas, maka pemerintahannya perlu mengundang investasi asing untuk membangun infrastruktur yang masih tertinggal.
Menurut Jokowi, tak ada salahnya Indonesia bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki manajemen lebih baik. Jokowi juga menegaskan yang dikelola bersama bukan pelabuhan atau bandara strategis.
"Yang kita berikan bukan bandara-bandara (pelabuhan) strategis yang dipakai angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Saya kira beda sekali pandangan kita," kata Jokowi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK