AP I Targetkan Kelayakan Bandara Kulon Progo Rampung 13 April

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Angkasa Pura I memastikan akan memenuhi instruksi Kementerian Perhubungan terkait kelayakan Bandara Internasional Yogyakarta Baru (NYIA) di Kulon Progo pada 13 April 2019.

Project Manager Pembangunan NYIA PT AP I Taochid Purnama Hadi mengatakan ada tujuh poin temuan dari Kementerian Perhubungan yang bersifat mandatori atas hasil verifikasi kelayakan bandara pada 4 sampai 6 April 2019.

Tujuh poin mandatori di antaranya soal penyelesaian tata lampu landasan pacu, pengecatan marka, dan beberapa hal lain.

"Kami menargetkan seluruh mandatori selesai paling lambat 13 April. Kami juga berdoa mudah-mudahan tidak terkendala cuaca. Kami mengejar target dengan meningkatkan produktivitas, kalau hujan turun, maka akan menurunkan produktivitas," katanya seperti dikutip dari Antara, Minggu (7/4).

Lihat juga: Bandara Internasional Yogyakarta Urung Beroperasi Bulan Ini

Ia mengatakan progres perkembangan pembangunan NYIA untuk operasional minimum rencananya mencapai 48 persen. Dengan demikian, AP I melalui Kerja Sama Operasional (KSO) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk terus mengerjakan proyek menindaklanjuti mandatori Kementerian Perhubungan.

"Setelah semua temuan itu diselesaikan pekerjaan dan perbaikan, AP I berikutnya akan melaporkan tindak lanjut," ucapnya.

Taochid mengatakan tim Kementerian Perhubungan hanya akan melakukan pemeriksaan final atas situasi di NYIA tanpa verifikasi ulang. Selanjutnya, pada 23-24 April, NYIA bakal menjalani simulasi atau uji coba pelayanan penerbangan komersial.

"Pemeran penumpang dikerahkan dari beberapa titik keberangkatan di Yogyakarta menuju Bandara NYIA serta berbagai proses lain hingga naik ke pesawat serta sebaliknya," katanya.

Lihat juga: Dana Asing dan Cadev Diprediksi Dongkrak IHSG Awal Pekan

Sebelumnya, ratusan warga menolak pembangunan Bandara Kulon Progo yang membuat lahan dan tempat tinggal mereka tergusur.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) penggusuran bukan hanya persoalan angka besaran kompensasi, tetapi hak warga tetap harus diperhatikan seperti aspek kesehatan, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. (antara/lav)