6 Proyek Infrastruktur Berpeluang Dibiayai Investor China

CNN Indonesia | Senin, 08/04/2019 14:05 WIB
6 Proyek Infrastruktur Berpeluang Dibiayai Investor China Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung merupakan salah satu proyek yang berpeluang besar masuk dalam Program Global Maritime Fulcrum - Belt and Road Initiative (BRI) atau Jalur Sutera Modern. (ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) menyatakan sebanyak enam proyek berpeluang besar masuk dalam Program Global Maritime Fulcrum - Belt and Road Initiative (BRI) atau Jalur Sutera Modern. Lima diantaranya merupakan proyek infrastruktur

Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin mengungkapkan pemerintah menyiapkan 28 proyek untuk ditawarkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRI II yang akan digelar bulan ini. Total nilai proyek tersebut mencapai US$91,1 miliar atau berkisar Rp1.284,5 triliun (asumsi kurs Rp14.145 per dolar AS).

Hampir dua tahun terakhir, lanjut Ridwan, proyek-proyek tersebut dikaji oleh investor China. Jumlah proyek yang potensial pun mengerucut menjadi enam proyek.


"Nilai proyek kira-kira US$5 miliar hingga US$6miliar", ujar Ridwan di kantornya Senin (8/4).

Ridwan mengungkapkan penyiapan proyek membutuhkan waktu karena pemerintah berhati-hati dalam memilih proyek-proyek yang ditawarkan.


"Kalau mau cepat, dia (China) kasih duit dan pemerintah terima, selesai, langsung jadi. Tetapi pemerintah tidak mau," ujarnya.

Ridwan merinci kelima proyek yang paling berpotensi besar menjadi bagian BRI adalah proyek Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Kawasan Industri Kualanamu (Sumatera Utara), Pelabuhan Kuala Tanjung (Sumatera Utara), proyek energi bersih Sungat Kayan (Kalimantan Utara), dan proyek Kura-kura Island Tech Park (Bali). Sementara satu proyek lain yang berpotensi menjadi bagian BRI adalah program peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, China juga berencana melakukan studi kelayakan bersama (joing feasibility study) untuk proyek Kawasan Industri Tanah Kuning (Kalimantan Utara) dan Kawasan Pariwisata Likupang (Sulawesi Utara). Pelaksanaan studi kelayakan menggunakan dana hibah yang diberikan kepada pemerintah.

"Saat ini (dana hibah) tersedia 100 juta renminbi di Bappenas tetapi nanti terpakainya berapa saya belum lihat angkanya," ujarnya.


Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan Skema yang dilakukan nanti murni kerja sama antar badan usaha atau business to business (B2B) dan tidak ada yang dijamin oleh pemerintah Indonesia. Pinjaman yang diberikan nantinya akan langsung ke proyek, perlakuannya sama dengan pinjaman dari negara lain.

Selain itu, jika investor China tertarik pada proyek yang ditawarkan Indonesia, investor harus memenuhi empat syarat. Pertama, setiap investor yang hendak menanamkan modalnya harus membawa teknologi terbaik dari negara asal.

Kedua, ketika investor asing sudah membawa teknologi terbaru maka secara perlahan investor asing harus melakukan transfer teknologi kepada pekerja Indonesia. Ketiga, investasi tersebut harus mempekerjakan pegawai asal Indonesia sebanyak mungkin. (sfr/agi)