Membaca Amunisi Prabowo Serang Jokowi dalam Debat Terakhir

Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Yanuar Rizky memprediksi persoalan harga dan impor pangan akan menjadi amunisi serangan capres penantang Prabowo Subianto dalam babak terakhir debat capres melawan petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Dari debat pertama sampai keempat, Prabowo konsisten mengarah ke pangan. Ketika berbicara soal Hak Asasi Manusia (HAM), ia juga mengarah ke pangan. Ketika berbicara apapun, ia juga mengarah ke pangan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/4).

Memang, menurut Yanuar, topik pangan seru diperbincangkan karena tingginya harga pangan. Di sisi lain, produksi pangan masih rendah. Padahal, harga pokok produksi di dunia cenderung turun berkat penggunaan teknologi di bidang pangan.

Karena kondisi tersebut, tak heran jika pemerintah mengambil 'jalan tikus' dengan impor pangan. Alasannya, demi menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi.

Lihat juga: Harga Pangan Mulai 'Menggigit'

Persoalan lain yang akan diungkap Prabowo, lanjut Yanuar, terkait gemuknya utang RI. Wajar, mengingat total utang pemerintah menyentuh Rp4.418,3 triliun pada tahun lalu, atau melejit 69 persen dalam empat tahun terakhir. Sebagai gambaran, pada 2014 lalu, utang pemerintah sebesar Rp2.608,7 triliun.

Namun demikian, rasio utang RI yang relatif aman, yakni 29,98 persen pada 2018, akan menjadi benteng pertahanan bagi Jokowi.

Tembok pertahanan tersebut akan semakin kuat dengan alasan pembiayaan untuk pembangunan. Jokowi, lanjut Yanuar, bahkan bisa membalikkan kondisi dengan mengungkapkan peran utang yang menjadi instrumen investasi masyarakat dan substitusi kebijakan kenaikan pajak.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi punya pendapat lain. Menurut dia, realisasi pertumbuhan ekonomi yang disebut masih terjebak di kisaran lima persen akan jadi amunisi Prabowo 'menyerang' petahana Jokowi.

Lihat juga: Kemandirian Pangan Tak Sebatas Soal Berhenti Impor

Mengutip studi empiris yang dilakukan Budy Resosudarmo dari Australian National University (ANU), pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya bisa mencapai paling sedikit 6 persen.

"Ini artinya, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen masih kurang optimal. Pemerintah sekarang agak kewalahan meningkatkan daya dorong pertumbuhan," jelasnya.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi RI tak terlepas karena permasalahan struktural yang kompleks, seperti tingginya bunga Surat Utang Negara (SUN) dibanding negara-negara lain. Sehingga, ruang gerak pelaku industri untuk mendapat pendanaan relatif terbatas.

Ujung-ujungnya, sambung dia, berimbas pada lambannya laju pertumbuhan ekspor industri pengolahan.

Capres Petahana Jokowi dan penantangnya, Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Petahana Jokowi bisa saja menangkis kegagalan tersebut, merujuk kondisi ekonomi dunia yang lesu. Namun, jangan senang dulu, petahana harus berhati-hati, karena dibandingkan faktor global, sebetulnya pengaruh faktor domestik lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi RI.

Kalau pun infrastruktur yang akan digembar-gemborkan, jangan lupa, dampaknya terhadap perekonomian butuh waktu. Selain itu, petahana harus memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun pemerintahannya memang memberi dampak terhadap perekonomian, seperti biaya logistik.

Anggota Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Harryadin Mahardika mengklaim Prabowo menyiapkan beberapa topik yang akan diangkat dalam debat capres terakhir nanti. Antara lain, cara menurunkan harga bahan pokok, tarif listrik, hingga upaya mengerek penerimaan pajak.

Hal-hal itu yang membuat Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi RI bisa terkerek ke level 8 persen dalam 10 tahun. "Kami akan perbaiki dengan melakukan reformasi struktural di perekonomian," imbuh dia.

Lihat juga: Jawab Prabowo, Sri Mulyani Sebut Cetak Utang Bukan Hobinya

Sementara itu, Anggota Tim Ekonomi Jokowi Arif Budimanta menyebut petahana Jokowi akan membela diri pemerintahannya dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Diklaim berkualitas karena pertumbuhan ekonomi diiringi dengan menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, termasuk ketimpangan di Indonesia.

Sebagai informasi, pada pemerintahan Jokowi angka kemiskinan Sampai dengan September 2018 bisa ditekan sampai dengan 9,66 persen tinggal 25,67 juta orang. Angka tersebut merupakan level terendah sepanjang sejarah. 

Angka pengangguran bisa ditekan dari yang 2014 lalu masih 5,7 persen menjadi 5,34 persen sampai dengan Agustus 2018 kemarin. Arif mengatakan pekerjaan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran memang belum selesai. 

"Walaupun belum memuaskan, tetapi upaya-upaya untuk memperbaiki aspek yang berkaitan dengan perekonomian akan terus dilakukan. Misalnya, masalah infrastruktur dan perbaikan proses perizinan," tutur Arif.

Jokowi, ia melanjutkan, juga siap menanggapi kritik yang akan dilontarkan penantangnya terkait kebijakan impor dan harga pangan. Sebab, menurutnya, pemerintahan Jokowi terbukti mampu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.

"Kita tahu, selama masa pemerintahan pak Jokowi inflasi rendah, terutama infasi pangan yang dulu bisa dua digit," jelasnya.

[Gambas:Video CNN] (bir)