KSPSI Minta Presiden Terpilih Bikin Aturan Rumah Bagi Buruh

CNN Indonesia | Jumat, 12/04/2019 07:35 WIB
KSPSI Minta Presiden Terpilih Bikin Aturan Rumah Bagi Buruh Ilustrasi rumah murah. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta presiden terpilih membuat aturan penyediaan rumah yang terjangkau bagi buruh. Hunian tersebut sebaiknya berlokasi di dekat perusahaan buruh-buruh itu bekerja.

Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jusuf Rizal mengatakan hunian yang terjangkau secara lokasi dan biaya ini bisa menekan biaya hidup buruh. Dengan demikian, mereka nantinya bisa mengalokasikan pendapatannya untuk konsumsi lain.

"Jadi ini bisa menekan cost dan waktu transportasi mereka. Karena kadang buruh ini misalnya, tinggal di Bogor tapi kerja di Bekasi, jadi kami harap pemerintah bisa menyediakan hunian tersebut," jelas Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/4).


Namun, karena lokasi industri ini cukup tersebar, maka buruh meminta hunian ini dibangun di dekat kawasan industri. Ini dimaksudkan agar buruh dari beberapa perusahaan bisa dikumpulkan di satu lokasi saja, sehingga lahan yang dibutuhkan bagi hunian ini pun tidak begitu luas.


Untuk kawasan industri yang berada di daerah perkotaan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa) disebutnya sebagai bangunan yang paling efektif. Namun, untuk kawasan industri yang berada di daerah, buruh berharap pemerintah menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terjangkau mengingat lahan di tingkat regional masih tersedia banyak.

"Jika melihat rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP), sekiranya buruh ini mampu menyicil atau menyewa dengan biaya Rp600 ribu per bulan sehingga upahnya bisa digunakan untuk kepentingan lain. Selain itu, kami juga minta agar hunian tersebut lebih terjangkau akses, pasar, tempat ibadah, dan sosial kebutuhan lainnya," ungkap dia.

Ia mengaku penyediaan hunian yang terjangkau bagi buruh sebenarnya juga sudah tersedia melalui Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja (FLPPP) kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Namun menurutnya, buruh masih belum banyak menikmati fasilitas tersebut karena jumlah rumahnya pun terbatas.


Untuk itu, ia meminta hunian rumah murah bagi buruh di dekat kawasan industri dapat menjadi fokus calon presiden terpilih. Apalagi menurut dia, fasilitas serupa juga didapatkan buruh di Vietnam dan Thailand.

Jusuf bilang, pengelola kawasan industri di sana menyediakan hunian murah agar UMP bisa kompetitif dengan negara lain. Menurut dia, UMP yang berdaya saing tentu menguntungkan dunia usaha agar ongkos produksi juga bisa efisien.

"Di sana mereka tinggal di dekat pabrik tapi hanya untuk kerja saja, lebih dekat dan murah. Tapi bagi mereka yang masih bujangan, bisa bersosialisasi dan hidup di situ," tutur dia. (glh/agi)