ANALISIS

Alasan Komunisme, RI Tak Bisa Tiru China Tekan Kemiskinan

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Minggu, 14/04/2019 07:36 WIB
Alasan Komunisme, RI Tak Bisa Tiru China Tekan Kemiskinan Capres Petahana Jokowi menyalami Capres Prabowo Subianto dalam debat capres terakhir, Sabtu (13/4). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sentimen anti asing, terutama China, kerap dilontarkan kubu Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno. Sebut saja, kritik terhadap serbuan tenaga kerja asing (TKA) asal China selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku petahana.

Namun, dalam debat terakhir pemilihan presiden (pilpres) 2019, Sabtu (13/4), Prabowo meminta Indonesia untuk mencontoh China dalam mengurangi angka kemiskinannya.

"Kita harus berani mengoreksi diri, kita salah jalan. Kita harus contoh Republik Rakyat Tiongkok (China) dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan. 40 tahun. Kita harus contoh, berani belajar dari yang hebat," ujar Prabowo.

Berdasarkan data Bank Dunia, jumlah penduduk China yang hidup di bawah garis kemiskinan memang menurun. Pada 1990, sebanyak 66,2 persen penduduk China hidup di bawah garis kemiskinan internasional atau lebih rendah dari US$1,9 per hari. Namun, pada 2015, jumlah penduduk China yang hidup di bawah garis kemiskinan menciut jadi 0,7 persen dari total populasinya.


Sementara itu, pada 1990, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia sebesar 15,1 persen. Namun, pada 2015, tingkat kemiskinan hanya turun menjadi 11,13 persen, dan 2018 tercatat single digit menjadi 9,66 persen.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai Indonesia akan menghadapi tantangan jika ingin meniru China dalam mengurangi kemiskinan. Pasalnya, China menganut paham komunisme. Sementara, Indonesia memiliki sistem demokrasi.

"Di China, segala sesuatunya akan dari atas ke bawah sehingga akan lebih mudah. Dalam demokrasi, pihak yang berkepentingan banyak, sehingga akan sulit dalam mengelolanya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (13/4).

Kendati demikian, Indonesia tetap bisa meniru China, dalam hal kepemimpinan yang kuat dan konsistensi kebijakan. Selain itu, Indonesia juga bisa meniru dalam hal perencanaan.

Alasan Komunisme, RI Tak Bisa Tiru China Tekan KemiskinanInfografis tingkat kemiskinan RI di era Jokowi. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

"Misalnya, dari sisi investasi, bagaimana China bisa mengontrol investasi itu ke sektor-sektor tertentu di daerah-daerah tertentu," terang Fithra.

Selain itu, ia melanjutkan investasi asing di China berorientasi ekspor dan industri, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dengan porsi yang besar.

Sementara, Indonesia saat ini mengalami deindustrialisasi. Kontribusi sektor manufaktur di Indonesia pada tahun lalu hanya 19 persen dari pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sebagai pembanding, pada 2014, kontribusi sektor manufaktur masih di atas 20 persen.

"Jadi, deindustrialisasi terjadi secara persisten, pertumbuhan dan daya ungkitnya terhadap perekonomian terbatas," jelasnya.


Efeknya, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen saat ini hanya mampu menyerap sekitar 200 ribu-an tenaga kerja. Kondisi ini lebih kecil dari satu dekade lalu, di mana pertumbuhan ekonomi satu persen masih bisa menyerap 500 ribu tenaga kerja.

"Padahal, kita berada di periode bonus demokrasi yang seharusnya bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kalau kita kehilangan momentum bonus demografi, kita akan menjadi tua sebelum kaya," terang dia.

Salah satu cara untuk mendongkrak industri adalah melalui pembangunan infrastruktur. Namun, ia bilang pembangunan infrastruktur di era Jokowi relevansinya terhadap industri relatif kecil. Misalnya, jalan tol yang kemampuannya masih terbatas.

Nah, untuk meningkatkan perbaikan di sektor logistik, pemerintah seharusnya lebih mendorong sektor kemaritiman dan kelautan. "Infrastruktur bukan sebagai target antara, tetapi sebagai target akhir," katanya.



Mengutip penelitian Bank Dunia, studi kelayakan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak standar atau tanpa perencanaan yang jelas. Pembangunan kawasan industri saat ini juga masih Jawasentris, belum banyak di luar Jawa.

"Beberapa tahun terakhir, pembangunan kawasan industri terjadi lebih banyak di Pulau Jawa," jelas Fithra.

Namun demikian, ia menilai kedua capres belum bisa memaparkan solusi konkret dalam mengatasi masalah deindustrialisasi. Salah satu penyebabnya karena keterbatasan waktu.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menuturkan China menjadi model banyak negara karena kemampuannya dalam memangkas kemiskinan. Untuk bisa melakukan hal tersebut, China mendorong sektor manufaktur.


"Investasi masuk ke sektor manufaktur, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan," katanya.

Di saat bersamaan, China juga menjaga sektor pertaniannya. Namun, ada hal lain. China juga menghadapi tantangan dalam mengurangi ketimpangan perkotaan dan pedesaan.

"Pertumbuhan di kota yang didorong oleh industri manufaktur itu jauh lebih cepat dibandingkan di pedesaan," ucapnya.

Jika Indonesia ingin meniru China, pemerintah harus meletakkan sektor industri di depan. Hal ini akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

"Kalau investasi dari luar dan dalam negeri masuk ke manufaktur, seperti China, maka penyerapan tenaga kerja juga akan lebih besar," imbuh dia.

[Gambas:Video CNN] (bir)