ANALISIS

Janji Muluk Prabowo di Balik Indikasi Kekalahan di Pilpres

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 18/04/2019 12:17 WIB
Janji Muluk Prabowo di Balik Indikasi Kekalahan di Pilpres Calon Presiden Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah analis dan ekonom mengaku tidak terkejut dengan hasil hitung cepat yang memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Pasalnya, janji ekonomi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinilai terlalu sulit direalisasikan. Singkat kata, terlalu muluk.

Padahal, ekonomi merupakan salah satu faktor terkuat untuk memengaruhi pilihan seseorang terhadap pemimpin negara. Dalam janji-janji yang diumbarnya, Prabowo-Sandi dianggap kurang memperhatikan bahwa perekonomian memiliki keterbatasan (contraint).

Jika mengambil satu pilihan, maka ia akan kehilangan pilihan yang lain. Istilahnya, trade off.

"Banyak sekali keterbatasan yang sepertinya tidak dihitung dalam janji paslon 02 (Prabowo-Sandi)," ujar Kepala Departemen Ekonomi Center of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (17/4).

Ambil contoh, janji ingin menaikkan penerimaan pajak secara cepat, dengan konsekuensi perekonomian akan terguncang. Kemudian, janji Prabowo untuk tidak lagi berutang juga berpotensi membuat instrumen fiskal kontraksi. Padahal, masyarakat kadung dijanjikan menerima banyak subsidi jika Prabowo terpilih demi menurunkan harga.

Di sektor pangan, janji Prabowo juga kontradiktif, seperti ingin menekan harga pangan di pasaran. Tetapi, di saat bersamaan, Prabowo ingin mensejahterakan petani. Tanpa peningkatan produktivitas, bila ingin meningkatkan penerimaan petani, maka biaya produksi akan lebih tinggi dan berimbas pada harga di pasaran.


"Jika janji-janji itu ingin dijalankan bisa saja. Dalam 100 hari mungkin ada hasilnya, tetapi pemerintahan kan tidak hanya 100 hari, tetapi lima tahun. Keberlanjutan ini yang tidak terlihat dan tidak akan terjadi," jelasnya.

Selain itu, dalam kajian bertajuk 'Economic Voting di Indonesia: Bagaimana Faktor Ekonomi Mempengaruhi Pilihan Politik', Rizal memaparkan bahwa faktor kepuasan terhadap kerja petahana juga memiliki pengaruh besar.

"Orang yang menganggap bahwa perekonomian membaik itu memiliki kemungkinan untuk memilih petahana lebih besar sebesar 14 persen," imbuh dia.

Sebaliknya, jika orang merasa perekonomian memburuk, ia akan menghukum petahana dengan cara tidak memilih. "Mereka (kelompok yang tidak puas) akan 16 persen lebih tidak mungkin untuk memilih petahana," katanya.

Artinya, masyarakat tidak hanya semata-mata melihat janji Prabowo, tetapi juga melihat keberhasilan kinerja petahana. "Kalau kinerja petahana rendah, maka ia tidak akan memilih petahana lagi. Misalnya, Prabowo atau siapapun tetap akan dipilih karena ia tidak akan memilih petahana," tutur Rizal.

Janji Muluk Prabowo Bikin Pemilih Ogah Beli MimpiInfografis janji-janji capres dalam pilpres 2019. (CNN Indonesia/Fajrian).

Hal senada disampaikan Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira Adhinegara. Ia juga menilai janji Prabowo di bidang ekonomi terlalu banyak kontradiksi. "Ingin menaikkan rasio pajak menjadi 16 persen, tetapi di sisi yang lain batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) mau dinaikkan."

Narasi kubu Prabowo terkait tingginya harga pangan yang disampaikan 'emak-emak' juga kontradiktif dengan data inflasi yang cenderung melandai selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, jika harga pangan terus ditekan, petani akan merugi. Ini sudah tentu membingungkan petani yang merupakan kantong pemilih yang besar.

"Pesan yang disampaikan Prabowo menurut saya tidak jelas sampai ke bawah karena terjadi kontradiksi," terang dia.

Pemilih, ia melanjutkan juga menilai apakah janji yang disampaikan Prabowo bisa terealisasi dengan kondisi saat ini. Misalnya, ingin mengerek pertumbuhan ekonomi dengan cepat di saat kondisi perekonomian dunia melambat.

"Kontradiksi di antara timses juga terjadi. Pak Rizal Ramli bilang ekonomi harus tumbuh 8 persen targetnya, Sandiaga Uno 6 persen, Pak Prabowo sempat menyebut double digit. Jadi yang mana?" ungkapnya.


Akibatnya, masyarakat ada yang menilai Prabowo menjual mimpi. Sementara, Jokowi selama memerintah telah berusaha menerjemahkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk pemberian bantuan sosial yang langsung dirasakan ke bawah.

Sebut saja, harga BBM Satu Harga itu kebijakan yang sudah realistis dan sudah berjalan sekarang. "Jadi, dari pada beli mimpi, masyarakat lebih memilih yang ada sekarang," tegas Bhima.

Janji Prabowo juga kurang didasari oleh data. Narasi yang disampaikan waktu debat, sebagian mengutip pengalaman emak-emak yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh masyarakat. Di saat yang sama, data terkait isu yang dilontarkan tersedia dan bisa diakses oleh masyarakat seperti data inflasi.

"Kondisi ini merusak (pilihan) dari kalangan menengah intelektual yang sebelumnya cenderung ke Prabowo-Sandi. Mereka jadi kecewa kok tidak berdasarkan data," terangnya.

Kendati demikian, kritik maupun isu yang diangkat oleh Prabowo-Sandi bisa menjadi masukan bagi petahana. Toh, petahana masih memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas makroekonomi.


Setelah dilantik, Jokowi harus putar otak untuk mengerek investasi hingga mengurangi tekanan defisit neraca perdagangan. Selain itu, Jokowi juga harus bisa mengarahkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan agar memberikan manfaat optimal untuk mendorong industrialisasi.

Respons Pengusaha

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (GAPPMI) Adhi S Lukman melihat janji Prabowo-Sandi terlalu populis, seperti menurunkan tarif listrik hingga memberikan susu gratis. Padahal, pengusaha mengetahui pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran.

Janji untuk tidak impor juga tidak mungkin terlaksana. Selama lima tahun terakhir, lanjut Adhi, komposisi barang impor di sektor makanan dan minuman didominasi oleh impor bahan baku sekitar 75 persen. Kemudian, barang modal sekitar 16 persen.

"Kalau lihat dari komposisi, bagi saya tidak masalah. Kalau impor bahan baku dan barang modal nanti akan ada nilai tambah di sini," katanya.


Pemerintah bisa menyusun kebijakan dan menjalankan strategi untuk membangun industri hulu. Dengan demikian, Indonesia bisa mengurangi impor bahan baku dan barang modal karena bisa memenuhi dari dalam negeri.

"Pasangan 02 cuma bilang tidak mau impor pangan, tidak mau impor pertanian kan tidak memungkinkan. Di dunia ini, tidak ada negara yang sukses hanya dengan diri sendiri, ekspor-impor harus terjadi," jelasnya.

Ke depan, ia berharap setelah Jokowi kembali terpilih, pemerintah akan melanjutkan kebijakan yang telah berjalan serta menyempurnakannya jika ada yang perlu diperbaiki.

"Program yang dijalankan Jokowi dalam lima tahun lalu, terus terang tidak semua bagus juga. Ada yang perlu diperbaiki tetapi kami, dari pelaku usaha, lebih realistis melihatnya," tandasnya.


[Gambas:Video CNN] (bir)