Peneliti Minta Presiden Terpilih Benahi Kebijakan Perdagangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Pusat Studi Kebijakan Indonesia (CIPS) Muhammad Diheim Biru meminta kepada presiden terpilih dalam Pilpres 2019 untuk memperbaiki kebijakan ekonomi yang ada saat ini. Menurutnya, terdapat dua kebijakan penting yang harus segera diperbaiki.

Kebijakan pertama, berkaitan dengan kewirausahaan. Ia meminta perbaikan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi prosedur birokrasi antara pemerintah daerah dengan pusat.

Sinkronisasi prosedur menyangkut pemenuhan prasyarat untuk registrasi suatu usaha secara resmi. Ia mengakui saat ini pemerintah sudah berupaya memperbaiki iklim kewirausahaan yang baik melalui sistem perizinan daring terpadu (OSS).

Tapi sistem tersebut masih belum banyak bisa menjangkau komunitas dunia usaha di tanah air.

Lihat juga: Setumpuk Tugas Jokowi Jika Lanjut Dua Periode

"Belum lagi penyebaran informasi mengenai registrasi yang belum komprehensif, banyaknya dokumen-dokumen prasyarat, dan sistem yang bentrok antara kebijakan pusat dengan daerah. Proses yang rumit ini menyebabkan waktu yang dibutuhkan untuk registrasi usaha paling cepat selama 23 hari," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (22/4).

Kebijakan kedua berkaitan dengan perdagangan, terutama bidang pangan. Diheim mengatakan saat ini rantai komoditas konsumsi rakyat di Indonesia yang masih cenderung lebih banyak dikendalikan oleh BUMN.

Di sisi lain, peran swasta di pasar domestik masih dibatasi oleh kebijakan kementerian terkait. Akibatnya, harga bahan pangan utama seperti, beras, gula, daging-dagingan mahal. 

Diheim mengatakan untuk mengatasi harga yang mahal tersebut, pemerintah perlu melibatkan swasta dalam melakukan perdagangan komoditas pangan. Pihak swasta dapat membantu memperkuat distribusi yang lebih efisien dan juga berpotensi memperkuat teknologi produksi domestik.

[Gambas:Video CNN] (agt)