Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengungkapkan jika pemerintah ingin mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), maka pembangunan jargas harus dilakukan dalam jumlah besar. Sampai saat ini, beleid berupa Peraturan Presiden (PP) terkait jaringan gas sudah ditanda tangani dan tinggal dilaksanakan.
"Kemarin Menteri ESDM sudah memanggil PGN (PT Perusahaan Gas Negara), dan siap untuk mendukung pembangunannya," ujar Ego seperti dikutip dari keterangan tertulis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampaknya tidak akan terasa, karena dalam rencana umum penyediaan energi nasional disebutkan bahwa target pemasangan Jargas sekitar 5 juta SR hingga tahun 2025," ucap Ego.
Pengembangan Jargas ini dapat dilakukan dengan menggunakan biaya Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau BUMN migas penerima penugasan.
"Porsi anggaran kementerian ESDM untuk infrastruktur dan program pro rakyat terus ditingkatkan. Setelah sejak 2018 porsinya sudah lebih dari 50 persen. Tahun 2020, pun direncanakan menjadi jauh lebih besar dari itu," kata Ego.
Selama ini, kementerian diklaim terus meningkatkan pemanfaatan gas bumi Indonesia untuk kepentingan domestik dibandingkan untuk ekspor.
Tren peningkatan alokasi gas untuk domestik ini rata-rata sebesar 8 persen per tahun. Bahkan tahun 2018, porsi gas untuk domestik mencapai 60 persen.
Terbukti, lanjut dia, sejak tahun 2014 pemanfaatan gas domestik untuk pertama kalinya lebih besar dari ekspor yaitu sebesar 53 persen.
"Tahun 2018 sekitar 60 persen. Kami harapkan di tahun 2019 bisa meningkat lagi di atas 60 persen," papar Ego.
Alokasi gas bumi untuk domestik sepanjang 2018 dimanfaatkan untuk berbagai sektor, mulai dari industri hingga Jargas.
Rinciannya, Liquefied Natural Gas (LNG) domestik 6,03 persen, LPG domestik 2,3 persen, kelistrikan 12,78 persen, dan pupuk sebesar 10,94 persen.
Sementara itu, alokasi untuk Industri mencapai 25,25 persen, lifting minyak sebesar 2,81 persen, serta Jargas hanya 0,05 persen.
[Gambas:Video CNN] (lav/bir)