Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (
BUMN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (
KPPU) untuk ambil bagian dalam persoalan harga tiket pesawat yang tinggi. Sebelumnya, sengkarut tarif tiket pesawat ini juga membuat Menhub meminta bantuan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Menurut Budi Karya, kedua lembaga itu harus ikut 'turun tangan' karena memiliki peran dalam industri ini. Kementerian BUMN merupakan pemegang saham dari beberapa maskapai nasional yang tarif tiket pesawatnya ikut melambung, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia.
Sementara, KPPU merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan menindak dugaan penguasaan pasar atau monopoli. KPPU juga lembaga yang mengawasi persaingan yang tidak sehat alias kartel dalam suatu industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kementerian BUMN dan KPPU harus concern juga dan kami ada empati terhadap kebutuhan tarif yang terjangkau," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (29/4).
Meski begitu, Budi Karya enggan 'blak-blakan' lebih jauh soal perlunya keterlibatan dari dua lembaga pada sengkarut tarif tiket pesawat ini. "Jangan saya yang ngomong," tutur dia.
Di sisi lain, Budi Karya mengatakan belum ada arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai keharusan tarif tiket pesawat untuk turun. Meski, ia mengatakan hal ini sudah sempat mendapat perhatian dari kepala negara.
Lebih lanjut Budi bilang kementeriannya masih terus mengkaji soal pengenaan
subprice dan evaluasi tarif batas atas bagi tiket pesawat. "Tapi kami kan tidak mau ada
damage (merusak ekosistem pasar). Kalau ke badan usaha kami lakukan, nanti mereka tidak punya daya saing. Di negara lain tidak ada juga regulasi tentang tarif," ungkapnya.
Tak ketinggalan, Budi lagi-lagi mengimbau agar para maskapai nasional memikirkan lagi tarif tiket pesawat yang diberikan ke pasar dan dampaknya bagi keseluruhan ekosistem penerbangan.
[Gambas:Video CNN] (uli/bir)