Menhub 'Angkat Tangan' soal Skandal Lapkeu Garuda Indonesia

CNN Indonesia | Senin, 29/04/2019 20:19 WIB
Menhub 'Angkat Tangan' soal Skandal Lapkeu Garuda Indonesia Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi enggan mencampuri masalah internal Garuda Indonesia. Namun, ia meminta pihak-pihak terkait menyelesaikan persoalan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi enggan ikut campur dengan masalah internal di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Ia hanya meminta pihak-pihak yang terlibat, mulai dari manajemen hingga Kementerian BUMN untuk menyelesaikan kisruh di maskapai penerbangan pelat merah itu.

"Kemenhub selaku regulator menyerahkan ke pihak berwenang untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi. Selain Garuda Indonesia, tentu juga pemegang saham, Kementerian BUMN," ujarnya di kantornya, Senin (29/4).

Budi Karya menyebutkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah mencermati permasalahan yang ada di Garuda Indonesia. Permasalahan itu bermula dari kebijakan direksi perusahaan untuk memasukkan piutang ke pendapatan dalam laporan keuangan 2018.

Hal tersebut membuat perusahaan pelat merah itu berhasil menyulap kerugian menjadi laba bersih sebesar US$809,84 ribu atau setara Rp11,33 miliar. Namun, hal tersebut justru membuat dua komisaris tidak menyetujui laporan keuangan tersebut.


Buntut lain, hal ini memicu rencana mogok kerja dari para pilot dan pramugari melalui surat yang beredar di publik. Salah satunya oleh Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), yang belakangan dibantahnya sendiri dan diklaim hoax.

"Kemenhub sudah mendapatkan laporan keuangan dari Garuda Indonesia. Tapi kami tunggu klarifikasi dan rekomendasi selanjutnya untuk memastikan sustainability perusahaan atau kelangsungan operasi Garuda berjalan dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan tidak ingin ikut campur lebih jauh karena surat dari Sekarga dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) yang menyatakan rencana mogok kerja tidak ditembuskan ke kementeriannya. Oleh karena itu, ia merasa tidak ada pemberitahuan resmi ke kementeriannya, sehingga tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut.

"Kami tidak pernah mendapatkan surat secara langsung, saya justru dapat dari wartawan, teman saja tentang surat itu. Saya tidak dapat langsung, jadi tidak langsung beri respons," terang Budi Karya.


Kendati begitu, ia mengaku sempat khawatir rencana mogok itu bisa berdampak negatif kepada sektor penerbangan. Sebab, bila masalah berlarut-larut dan membuat rencana mogok kerja benar-benar terjadi, maka akan mengganggu operasional perusahaan. Apalagi, Garuda Indonesia memegang peranan besar dalam industri penerbangan.

Namun, sejauh ini Budi Karya mengaku yakin bahwa para pegawai Garuda Indonesia tidak akan merealisasikan rencana mogok kerja itu. Sebab, hal tersebut justru semakin merugikan manajemen.

"Selaku regulator, saya minta pilot-pilot itu menahan diri karena demo itu kontraproduktif bagi masyarakat dan mereka sendiri. Masa tempat cari uang, kok didemo?" tutupnya.

[Gambas:Video CNN]


(uli/bir)