Soal Lapkeu Garuda, Kementerian BUMN 'Manut' pada Regulator

CNN Indonesia | Jumat, 03/05/2019 17:05 WIB
Soal Lapkeu Garuda, Kementerian BUMN 'Manut' pada Regulator Ilustrasi Gedung Kementerian BUMN. (www.bumn.go.id)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan akan manut dengan regulator terkait kisruh buku laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2018. Sejauh ini, belum ada langkah tegas dari kementerian merespons perdebatan komisaris dengan manajemen Garuda Indonesia.

"Kami serahkan ke regulator," ucap Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo, Jumat (3/5).

Seperti sebelumnya, Gatot masih enggan menjawab ketika awak media menanyakan tentang kemungkinan audit ulang laporan keuangan Garuda Indonesia 2018.


"Kami ikut saja, proses kan sudah jalan. Kan kami sama dengan pemegang saham lainnya. Ya sudah," tegas Gatot.


Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan menyerahkan kasus tersebut kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memintanya untuk melakukan verifikasi kebenaran buku laporan keuangan Garuda Indonesia periode 2018.

Wimboh mengaku persoalan Garuda Indonesia. Berbeda jika persoalan ini menimpa perbankan, asuransi, dan perusahaan pembiayaan.

"Dalam hal emiten yang tercatat kami akan meminta BEI untuk melakukan verifikasi kebenaran-kebenaran atau perbedaan-perbedaan terkait pendapat dalam laporan keuangan itu," ucap Wimboh.

Selain itu, ia mengatakan OJK juga tak berwenang memeriksa hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia. Sebab, ada asosiasi profesi akuntan yang berhak memeriksa audit tersebut.

Pada akhir April lalu, BEI telah melakukan pemanggilan kepada manajemen Garuda Indonesia. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan Bursa akan mengirimkan penjelasan Garuda Indonesia dari hasil pertemuan itu melalui laman resmi BEI. Namun, hingga saat ini belum ada keterangan terbaru dari maskapai penerbangan tersebut.


Sebagai informasi, terjadi perdebatan antara dua komisaris yang terdiri dari Chairal Tanjung dan Dony Oskaria dengan manajemen mengenai salah satu transaksi kerja sama antara Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata).

Kedua komisaris tak setuju dengan keputusan manajemen yang menjadikan piutang dari kerja sama itu sebesar US$239,94 juta menjadi pendapatan perusahaan. Ini lantaran Mahata belum juga membayarnya ke perusahaan hingga akhir 2018.

Chairal dan Dony melihat sikap manajemen bisa mengganggu kepercayaan investor. Sebab, pengakuan itu membuat kinerja Garuda Indonesia terlihat cemerlang dengan membukukan laba bersih sebesar US$809,84 ribu pada 2018. Realisasi itu berbanding terbalik dengan kondisi 2017 yang masih rugi sebesar US$216,58 juta.

[Gambas:Video CNN] (aud/lav)