Luhut Akui Eksekusi Kebijakan Pemerintah Kurang Optimal

CNN Indonesia | Kamis, 09/05/2019 16:02 WIB
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengaku eksekusi kebijakan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk mendorong investasi dan ekspor kurang optimal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui eksekusi kebijakan yang sudah dirumuskan jajaran menteri Kabinet Kerja untuk mendorong investasi dan ekspor masih kurang optimal. Padahal, kedua hal itu merupakan kunci dari masalah utama perekonomian Indonesia yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum dapat diatas.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia dirundung masalah defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran selama 20 tahun terakhir karena tidak mampu meningkatkan kinerja investasi dan ekspor. Menurut Luhut, hal ini terjadi karena pelaksanaan kebijakan antar kementerian/lembaga ternyata belum maksimal.

"Kalau peraturan-peraturan sudah ada, sudah bagus, tapi eksekusinya ini yang masih banyak kurang," ucap Luhut di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).



Kendati begitu, menurutnya, kementerian/lembaga sejatinya akan terus berupaya agar berbagai kebijakan yang telah dibuat bisa diimplementasikan dan memberi dampak yang positif bagi perekonomian. Khususnya, untuk mengatasi berbagai masalah

Di sisi lain, Luhut memandang keluhan Jokowi sejatinya wajar-wajar saja. Sebab, sebagai orang nomor satu di Indonesia sekaligus pemimpin Kabinet Kerja, Jokowi memiliki wewenang untuk terus mengevaluasi kerja para menterinya.

"Ya tidak apa-apa, kami kan ada kritik dari diri kita (pemerintah) juga dong, ya kita masih kurang," ungkapnya.

Jokowi sebelumnya mengeluhkan ketidakmampuan jajaran menteri di Kabinet Kerja yang tidak bisa menyelesaikan masalah utama perekonomian Indonesia.


"Kita (Indonesia) sudah 20 tahun tidak bisa mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca pembayaran karena ekspor dan investasi. Dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan baik," tuturnya.

Padahal, menurutnya, masalah itu sudah diketahui dengan jelas oleh para pembantunya. Selain itu, ia juga sudah sering meminta jajaran menteri Kabinet Kerja untuk fokus meningkatkan kedua indikator tersebut.

"Kalau dua itu bisa diselesaikan, tinggal tutup mata itu. Kemarin saya ngomong sama menteri-menteri untuk ekspor dan subtitusi impor itu kalau perlu tidak pakai izin. Jengkel saya soalnya kalau tidak bisa selesaikan yang sudah terlihat," katanya.

[Gambas:Video CNN] (uli/agi)