Ibu Kota Baru, Pemerintah Jangan Bergantung pada Swasta

CNN Indonesia | Sabtu, 18/05/2019 14:00 WIB
Ibu Kota Baru, Pemerintah Jangan Bergantung pada Swasta Ilustrasi Ibu Kota. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diimbau untuk tidak terlalu bergantung pada pembiayaan swasta dalam membangun ibu kota baru. Bahkan, pemerintah tak perlu menyusun anggaran pembangunan ibu kota selama perencanaannya masih belum rinci.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan membangun kota baru bukan barang baru di Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa daerah yang menjadi contoh, yakni Sofifi di Maluku Utara, Soreang di Jawa Barat, dan Cibinong di Kabupaten Bogor. Namun, membangun ibu kota tentu punya persyaratan tersendiri.

Menurut dia, ibu kota adalah simbol dari suatu negara. Kemudian, ibu kota harus menjadi barometer bagi tatanan kota-kota lain di Indonesia. Maka itu, perencanaannya harus dilakukan secara serius.


Saat ini, Bernardus melihat perencanaan ibu kota masih belum matang, namun pemerintah sudah berani memasang anggaran.


Sejauh ini, pemerintah hanya berencana membangun kota baru tanpa memperhatikan hubungannya dengan kota lain. Selain itu, pemerintah juga belum mengetahui, visi yang ingin dicapai melalui ibu kota baru tersebut.

Sebagai contoh, jika ibu kota baru ingin mendukung Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar, tentu perencanaan kota harus mempertimbangkan pembangunan sarana yang bisa mencapai tujuan tersebut.

Namun, sampai sekarang pemerintah juga belum memastikan lokasi ibu kota baru. Perencanaan yang kurang matang ini tentu tak seharusnya dilanjutkan dengan estimasi anggaran.

"Visi pemerintah ini sebenarnya maunya apa? Kalau masih belum tahu, perencanaan ini berarti masih dalam tahap awal dan memang seharusnya jangan dulu membicarakan soal anggaran," jelas Bernardus, Jumat (17/5).


Karena minimnya perencanaan, ia kemudian mempertanyakan keberanian pemerintah dalam menggunakan swasta sebagai sumber pendanaan ibu kota baru. Menurut dia, perencanaan kota mencerminkan permintaan ekonomi yang ada di kota tersebut.

Dengan kata lain, swasta akan enggan berpartisipasi jika data mengenai permintaan ekonominya masih belum disediakan pemerintah.

Asumsi permintaan ekonomi yang belum matang berpotensi memundurkan jadwal pembangunan ibu kota baru. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri berharap pembangunan ibu kota baru tidak lebih dari 10 tahun.
Namun, berkaca pada pengalaman, pembangunan kota mandiri yang sebagian besar didanai oleh swasta tak menjamin pembangunannya secepat kilat.

Ia mencontohkan proyek Sentul City yang dimulai tahun 1994 namun kemajuannya baru 1.000 hektare (ha) dari total lahan 30 ribu ha. Kemudian, proyek Bumi Serpong Damai (BSD) yang sudah berjalan 34 tahun juga baru memanfaatkan lahan 1.400 ha dari total lahan 6 ribu ha. Padahal, keduanya berada di dekat Jakarta.


Sebelumnya, Bappenas menaksir anggaran pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun, di mana sebanyak Rp435,4 triliun, atau 93,43 persen akan menggunakan dana swasta melalui partisipasi swasta murni dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sementara itu, sisa Rp30,6 triliun akan disediakan melalui APBN.

"Jadi overestimating swasta belum tentu menjadi obat mujarab dan tepat.

Kalau bicara KPBU dan APBN, untuk membahas di tahap pertama masih jauh. Harus ada real demand survey dan pemerintah harus lebih teliti ke diskursus tentang pembiayaannya," jelas Bernardus.

Maka itu, ia menilai diskusi mengenai ibu kota baru saat ini sangat kental dengan motif politik. Ia juga mempertanyakan isu ini yang diterbitkan bertepatan setelah pemilihan presiden yang berlangsung 17 April lalu.

[Gambas:Video CNN]

"Masalah ibu kota ini bisa jadi jebakan untuk menjadi politik praktis. Namun, tentu pemerintah harus melibatkan beberapa lembaga agar perencanaan ibu kota baru ini bisa lebih baik," pungkas dia. (glh/lav)