ANALISIS

Politik Stabil Saja Tak Cukup Dongkrak Investasi dan Ekonomi

Ulfa Arieza, CNN Indonesia | Jumat, 24/05/2019 13:50 WIB
Politik Stabil Saja Tak Cukup Dongkrak Investasi dan Ekonomi Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pekan ini stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri bergejolak. Gejolak dipicu oleh aksi unjuk rasa sekelompok orang yang tidak terima dengan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang diwarnai kericuhan di kawasan Tanah Abang pada 21 dan 22 Mei kemarin.

Kerusuhan berdampak tidak hanya terhadap kondisi keamanan. Kerusuhan juga berdampak pada ekonomi. Tengok saja, pada saat kerusuhan terjadi, kegiatan dan bisnis dan perkantoran di sekitar lokasi terhenti.

Gangguan paling nyata, terjadi pada Pasar Tanah Abang. Pusat perdagangan grosir terbesar di Asia Tenggara harus tutup karena kerusuhan tersebut. Dirut PD Pasar Jaya Arief Nasrudin mengatakan Pasar Tanah Abang Blok A-G akan ditutup hingga 25 Mei karena kerusuhan tersebut, walaupun sifatnya situasional. 


Akibat penutupan, pedagang Pasar Tanah Abang diproyeksikan rugi sampai dengan Rp200 miliar per hari. Kerugian tak kalah besar juga dialami oleh sektor ritel.


Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mande mengatakan akibat kerusuhan 22 Mei, toko ritel merugi Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun.

Di luar kerugian sektor riil tersebut, kerusuhan juga mempengaruhi investasi. Di sektor keuangan, tercatat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu (22/5) ditutup melemah 11,73 poin atau 0,20 persen ke posisi 5.939,63.

Tak hanya indeks, nilai tukar rupiah ikut melemah. Nilai tukar rupiah turun 0,31 persen ke posisi Rp14.525 per dolar AS dibandingkan Rp14.480 per dolar AS pada penutupan Selasa (21/5).

Wakil Direktur Instite for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan situasi politik dan kerusuhan yang terjadi kemarin memang sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian, terutama indikator ekonomi jangka pendek seperti IHSG dan nilai tukar rupiah.

Buktinya, seiring dengan penurunan ketegangan kisruh politik, pelemahan IHSG dan rupiah mulai berkurang. Bahkan belakangan ini IHSG dan rupiah sudah mulai bisa bangkit.


Eko mengatakan penguatan IHSG dan rupiah ditopang oleh kepastian politik. Kepastian muncul setelah kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan akan mengajukan keberatan mereka atas hasil Pilpres 2019 ke MK.

Kubu Prabowo menyatakan akan melayangkan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (24/5) guna mempermasalahkan kekalahan mereka atas Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kepastian tersebut sedikit banyak akan meredakan tensi ketidakpastian investasi dan indikator jangka pendek," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Pernyataan Eko memang kemungkinan memang betul. Pasalnya, seiring meredanya  kerusuhan dan ketegangan politik, laju indeks maupun rupiah langsung pulih. Pada Jumat (24/5), IHSG dibuka menguat 0,16 persen ke level 6.042,58.

Sedangkan nilai tukar rupiah melesat 0,28 persen ke level Rp14.440 per dolar AS dari penutupan Kamis (22/5) yang di Rp14.480 per dolar AS.

Akan tetapi, lanjutnya, sentimen itu tidak cukup berpengaruh pada investor jangka panjang, terutama pada investasi langsung melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Ia menilai investor jangka panjang masih akan melakukan wait and see hingga presiden terpilih dilantik.

[Gambas:Video CNN]

"Bagi investor jangka panjang (sentimen politik stabil) belum cukup, mereka akan menunggu presiden dilantik. Nanti ada lagi, dinamika kabinet seperti apa, misalkan isi kabinetnya anggota partai semua, pasti akan mendapatkan judgement (penilaian) dari pasar kurang kredibel," imbuhnya.

Atas perkiraan tersebut, ia memprediksi pertumbuhan investasi pada kuartal II 2019 masih akan akan landai di posisi 5 persen sampai 6 persen, tidak jauh berbeda dengan triwulan I 2019  kemarin. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang kuartal I 2019 Rp195,1 triliun.

Investasi tersebut hanya bertumbuh 5,3 persen dibanding capaian tahun sebelumnya yang Rp185,3 triliun. 
"Dengan catatan ekonomi global tidak terlalu bergejolak. Karena, ada hal lain di luar politik yaitu fundamental ekonomi. Investasi trennya turun bukan karena Pilpres saja, tapi karena permintaan turun akibat dinamika perang dagang AS-China," tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu melakukan penguatan kebijakan untuk menarik investasi langsung. Pasalnya, negara pesaing di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam telah gencar menarik investasi langsung.


Ia menuturkan pemerintah perlu memperkuat pengembangan kawasan industri melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Masalahnya dukungan kepada kawasan industri belum optimal," ujarnya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menambahkan selain stabilitas politik, investor juga mencermati situasi ekonomi global. Ia menuturkan ekonomi global saat ini tengah bergejolak akibat peningkatan tensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Kebijakan Presiden AS Donald Trump menaikkan bea masuk bagi US$200 miliar impor China dari 10 persen ke 25 persen, menjadikan modal asing lari ke negeri Paman Sam.  Tak heran jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aliran modal asing yang keluar dari Indonesia (capital outflow) sepanjang bulan ini hingga 17 Mei 2019 mencapai Rp13,73 triliun.

Aliran modal asing tersebut keluar melalui pasar saham maupun Surat Berharga Negara (SBN). 
Berdasarkan data OJK, aliran modal asing yang keluar dari pasar saham sepanjang bulan ini hingga 17 Mei 2019 mencapai Rp7,83 triliun, sedangkan jual bersih pada pasar SBN tercatat sebesar Rp5,9 triliun.


"Pasar masih mencermati perang dagang sehingga dana asing keluar dari negara berkembang. Jadi bukan hanya politik domestik semata, tetapi karena global sedang mengalami gejolak juga," katanya.

Meski pertimbangan investor didominasi oleh faktor, ia meminta pemerintah untuk sigap mengembalikan stabilitas politik dalam negeri, sehingga situasi dalam negeri tidak memperkeruh sentimen negatif perang dagang.

"Yang terpenting meyakinkan investor, kemarin OJK dan KSSK telah menginformasikan kepada investor bahwa kondisi politik dan keamanan terkendali, hal ini yang perlu dikomunikasikan kepada investor maupun masyarakat," katanya.

Di sisi lain, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk merespons gejolak global. Sebab, dengan adanya gejolak perdagangan global ini Indonesia tidak bisa terus mengandalkan ekspor sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, lantaran diprediksi ekspor akan terdampak negatif perang dagang.


Pendapat tersebut diamini oleh kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan pengusaha maupun investor pasti mempertimbangkan iklim investasi kondusif sebelum memulai bisnisnya. Pun dengan investor yang telah mulai menjalankan bisnis, mereka membutuhkan iklim investasi kondusif untuk meyakinkan investasinya berjalan dengan baik.

"Iklim yang kondusif ini baik dari segi politik, keamanan, kepastian hukum, konsistensi kebijakan yaitu tidak berbeda-beda antara kementerian satu dan lain, lalu harmonisasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu semunya yang membuat iklim investasi kondusif," paparnya.

Meski terjadi kerusuhan pada 22 Mei kemarin ia menilai kondisi politik dalam negeri masih cukup kondusif. Sebab, kejadian ini sudah diprediksi dan diantisipasi oleh semua pihak terutama aparatur keamanan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Toh, ini bukan pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi. Pengusaha sendiri merespon positif selesainya pesta demokrasi 2019 yang ditandai dengan pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari.


"Dalam hal ini Indonesia sudah terbiasa (penyelenggaraan Pemilu), meski sebetulnya itu (kerusuhan) tidak bisa diteruskan. Kalau bisa lebih baik, kenapa tidak," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia berharap agar pihak-pihak yang hendak menyampaikan aspirasinya atas hasil Pemilu yang disampaikan KPU hendaknya sesuai dengan prosedur hukum, tanpa menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, kondisi ini bisa meningkatkan kepercayaan investor jika Indonesia mampu bersikap dewasa dalam menjalankan demokrasi.

Sebab, tidak hanya diawasi oleh penduduk dalam negeri, pelaksanaan Pemilu ini juga menjadi sorotan global.

"Perlu diupayakan supaya pihak tertentu setiap melakukan kegiatannya mengikuti prosedur yang ada dan tanpa mengganggu ketertiban masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan pendapat serupa. Ia berharap kericuhan 22 Mei tidak berkepanjangan. Sebab, stabilitas sangat berpengaruh pada pergerakan ekonomi.

"Kami tetap percaya bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berinvestasi, tentunya dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing," katanya.






(agt)