Pemerintahan Jokowi Belum Tindak Lanjut 2.466 Rekomendasi BPK
CNN Indonesia
Rabu, 29 Mei 2019 11:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memantau 21.816 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada pemerintah pusat pada periode 2015-2016 senilai Rp33,53 triliun. Dari seluruh rekomendasi tersebut sebanyak 2.466 rekomendasi senilai Rp3,14 triliun belum ditindaklanjuti.
Sementara, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tersebut telah menindaklanjuti 11.185 rekomendasi sesuai arahan BPK. Sedangkan tindak lanjut 8.063 rekomendasi senilai Rp22,06 triliun belum sesuai arahan BPK dan 102 rekomendasi senilai Rp683,97 triliun.
"Terhadap rekomendasi tersebut, pemerintah pusat telah menindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke kas negara senilai Rp4,59 triliun," jelas BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018, dikutip Rabu (29/5).
Selain pemerintah pusat, BPK juga memantau rekomendasi atas hasil pemeriksaan pemerintah daerah sebanyak 120.974 rekomendasi senilai Rp29,11 triliun kepada 590 pemerintah daerah/BUMD. Dari jumlah tersebut. 76.143 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai arahan BPK.
Kemudian 36.578 rekomendasi senilai Rp10,55 triliun telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai arahan. Sedangkan 76.143 rekomendasi senilai Rp10,8 triliun belum ditindaklanjuti dan 363 rekomendasi senilai Rp5,46 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.
"Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp5,46 triliun," terang BPK.
BPK juga memantau 6.139 rekomendasi senilai Rp41,33 triliun kepada BUMN pada periode yang sama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.687 rekomendasi senilai Rp21,88 triliun telah ditindaklanjuti sesuai arahan.
Kemudian 1.091 rekomendasi senilai Rp13,26 triliun telah ditindaklanjuti belum sesuai arahan. Sebanyak 1.288 rekomendasi senilai Rp3,42 triliun belum ditindaklanjuti dan 73 rekomendasi atau Rp2,77 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.
Terhadap rekomendasi tersebut, BUMN telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara atau perusahaan senilai Rp6,34 triliun.
[Gambas:Video CNN] (glh/agi)
Sementara, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tersebut telah menindaklanjuti 11.185 rekomendasi sesuai arahan BPK. Sedangkan tindak lanjut 8.063 rekomendasi senilai Rp22,06 triliun belum sesuai arahan BPK dan 102 rekomendasi senilai Rp683,97 triliun.
"Terhadap rekomendasi tersebut, pemerintah pusat telah menindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke kas negara senilai Rp4,59 triliun," jelas BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2018, dikutip Rabu (29/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain pemerintah pusat, BPK juga memantau rekomendasi atas hasil pemeriksaan pemerintah daerah sebanyak 120.974 rekomendasi senilai Rp29,11 triliun kepada 590 pemerintah daerah/BUMD. Dari jumlah tersebut. 76.143 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai arahan BPK.
Kemudian 36.578 rekomendasi senilai Rp10,55 triliun telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai arahan. Sedangkan 76.143 rekomendasi senilai Rp10,8 triliun belum ditindaklanjuti dan 363 rekomendasi senilai Rp5,46 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.
Lihat juga:BPK Ungkap 9 Masalah Terkait Pungutan OJK |
BPK juga memantau 6.139 rekomendasi senilai Rp41,33 triliun kepada BUMN pada periode yang sama. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.687 rekomendasi senilai Rp21,88 triliun telah ditindaklanjuti sesuai arahan.
Kemudian 1.091 rekomendasi senilai Rp13,26 triliun telah ditindaklanjuti belum sesuai arahan. Sebanyak 1.288 rekomendasi senilai Rp3,42 triliun belum ditindaklanjuti dan 73 rekomendasi atau Rp2,77 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.
Terhadap rekomendasi tersebut, BUMN telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara atau perusahaan senilai Rp6,34 triliun.
[Gambas:Video CNN] (glh/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK