Kemendag Respons Temuan BPK Soal Harga Bahan Pokok

CNN Indonesia | Kamis, 30/05/2019 11:12 WIB
Kemendag Respons Temuan BPK Soal Harga Bahan Pokok Ilustrasi sembako. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga lima bahan pokok oleh Kemendag dan instansi terkait lainnya yang dinilai kurang efektif.

Lima bahan pokok yang dimaksud meliputi beras, gula, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan pasokan dan harga itu dilakukan pada periode 2015 - semester I 2018.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahja Widjayanti mengatakan stabilitas harga bahan pokok sejak 2017 sudah lebih baik. Buktinya, tingkat inflasi berhasil ditekan.


Pada 2016, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,02 persen. Tingkat inflasi melonjak menjadi 3,61 persen sepanjang tahun 2017. Pada 2018, tingkat inflasi berhasil ditekan menjadi 3,13 persen.


"Dilihat dari mana kriterianya ya, padahal harga kan sudah stabil. Inflasi saja terjaga itu (temuan BPK) mungkin yang kemarin- kemarin. Dari 2015 kan, tetapi kalau sekarang kan tidak," kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/5).

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2018, BPK juga menyebutkan temuan perencanaan kebijakan ketersediaan dan harga belum efektif. Hal itu terjadi karena Menteri Perdagangan belum memberdayakan Tim Bapok untuk mengevaluasi ketersediaan dan harga secara periodik.

Menanggapi hal tersebut, ia menjelaskan personil Tim Bapok telah mengalami banyak perubahan, sehingga membutuhkan peninjauan ulang. Dalam hal ini, ia berjanji akan melaksanakan rekomendasi BPK yakni memerintahkan Tim Bapok mengevaluasi ketersediaan dan harga secara periodik.

"Kami coba benahi, nanti akan kami laksanakan, kami akan lihat lagi timnya," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menjelaskan selain memberdayakan Tim Bapok, Kemendag telah berkonsultasi dengan pengamat komoditas yang berasal dari tim eksternal Kemendag, misalnya akademisi. Ia menyatakan Kemendag meminta pandangan mereka terkait stabilitas harga bahan pokok.

"Sebetulnya untuk evaluasi harga kami juga memberdayakan pengamat harga. Kami undang juga ahli komoditas, jadi sama-sama kami bahas (stabilitas harga)," jelasnya.

Akan tetapi, ia menuturkan pihaknya akan mempelajari temuan beserta rekomendasi BPK.

Selain menemukan kurangnya efektivitas pengelolaan ketersediaan dan stabilitas harga lima bahan pokok, BPK juga memberikan beberapa catatan lainnya. BPK menyebut koordinasi Kemendag dengan instansi terkait dalam upaya ketaatan pelaporan pasokan belum optimal.


Selain itu, pengelolaan sarana distribusi dan logistik untuk kegiatan perdagangan antarpulau juga disebut belum optimal. Integrasi data PT Pelindo dengan Kemendag dalam rangka menjaga keseimbangan pasokan antara daerah yang surplus dan minus belum berjalan.

Permasalahan lain, pengelolaan data dan informasi yang dimiliki belum dimanfaatkan dan disajikan secara akurat, tepat guna, dan mudah diakses masyarakat. Akibatnya, harga harian dan data ketersediaan barang kebutuhan pokok menjadi tidak valid.

"Sehingga, masih terjadi kesenjangan harga. Dan tujuan meminimalisir disparitas harga barang kebutuhan pokok pada daerah terpencil belum tercapai," tulisBPKdalamIHPS yang dipublikasikan pada Selasa.
(ulf/agt)