Sri Mulyani Khawatir soal China 'Blacklist' Perusahaan AS

CNN Indonesia | Kamis, 06/06/2019 10:28 WIB
Sri Mulyani Khawatir soal China 'Blacklist' Perusahaan AS Menteri Keuangan Sri Mulyani. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku ikut khawatir dengan rencana pemerintah China yang akan mengeluarkan daftar hitam (blacklist) bagi perusahaan Amerika Serikat (AS). Daftar hitam itu dinilai dapat mengganggu kelangsungan rantai pasok di tingkat internasional yang selanjutnya bisa berdampak ke Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah China menyatakan tengah menyusun daftar hitam bagi perusahaan AS yang patuh pada larangan dari pemerintahnya agar tidak bekerja sama dengan perusahaan China. Rencana daftar hitam itu merupakan respons China atas ancaman kenaikan tarif bea masuk impor dan tuduhan tidak berdasar dari AS terhadap Huawei, perusahaan teknologi raksasa asal Negeri Tirai Bambu.

Menurut bendahara negara ini, rencana daftar hitam dari pemerintah China akan mengganggu rantai pasok dan aktivitas industri di tingkat internasional. Sebab, perlawanan terhadap perang dagang dengan AS itu tak lagi menyerang industri secara umum, tetapi korporasi selaku pegiat industri.



Padahal, sambungnya, persoalan rantai pasok industri internasional seharusnya tidak berujung pada lawan dan teman, melainkan saling membutuhkan. Ia mencontohkan, dalam perakitan iPhone, telepon pintar asal AS, komponennya tidak hanya dipenuhi oleh industri asal perusahaan tersebut, melainkan negara lain, termasuk China. Begitu juga dengan kebutuhan AS kepada China sebagai pasar penjualan iPhone.

"Persaingan antara AS dan China tidak hanya menyangkut dagang lagi. Ini akan menimbulkan dampak yang fundamental sangat berbeda, jadi kita (Indonesia) harus waspada," ungkapnya di rumah dinas di Jakarta, Rabu (5/6).

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan Indonesia perlu khawatir karena memiliki keterlibatan dalam rantai pasok dan hubungan industri internasional. Indonesia, menurut dia, merupakan salah satu pasar penjualan sejumlah produk dari kedua negara.


Apalagi, menurut dia, industri manufaktur Tanah Air belum bisa diandalkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan domestik, terutama di bidang elektronik, seperti telepon pintar, pendingin ruangan, dan lainnya.

Meski perlu khawatir, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu meminta para pelaku industri juga tetap berusaha mencari celah agar sektor industri Indonesia tidak serta merta terpuruk akibat sentimen ini. Caranya, dengan bekerja keras untuk meningkatkan aliran investasi ke Tanah Air.

"Jika Indonesia bisa meningkatkan daya tarik investasi, itu akan benar-benar bisa mengambil opportunity atau kesempatan yang sangat langka," pungkasnya. (uli/agi)