Selain Lion Air, Maskapai Lain Juga Ajukan Penundaan Bayar

CNN Indonesia | Senin, 10/06/2019 17:30 WIB
Selain Lion Air, Maskapai Lain Juga Ajukan Penundaan Bayar Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I memastikan PT Lion Mentari Airlines sudah melunasi kewajiban pembayaran jasa kebandarudaraan periode Januari-Maret 2019 yang sempat ditunda. Namun, selain Lion Air, sebetulnya maskapai lain juga dikabarkan sempat mengajukan tunda bayar pada periode yang sama.

Sekretaris Perusahaan AP I Handy Heryudhitiawan menjelaskan Lion Air mengajukan permohonan tunda bayar jasa kebandarudaraan periode Januari-Maret 2019 pada Februari lalu. Saat itu, perusahaan dikabarkan tengah menghadapi kesulitan keuangan akibat tantangan bisnis pada tahun sebelumnya.

Setelah itu, AP I memberikan izin tunda bayar tersebut. Menurutnya, perusahaan memberikan izin tersebut karena menyadari bahwa pertumbuhan bisnis penerbangan memang tengah menurun.

Namun tidak lama, sambungnya, Lion Air berhasil melunasi tunda bayar jasa kebandarudaraan yang pernah diajukannya itu. "Penangguhan pembayaran mereka kepada kami sudah mulai diselesaikan. Ke depannya, mereka tetap melaksanakan kewajiban sesuai waktunya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (10/6).


Kendati begitu, ia menyatakan sebenarnya bukan hanya Lion Air yang mengajukan tunda bayar jasa kebandarudaraan pada periode tersebut. Sebab, penurunan bisnis penerbangan sejatinya berdampak pula pada maskapai-maskapai lain.

"Ada beberapa maskapai yang ajukan, yaitu Lion Air, Wings, Batik, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya. Namun, surat pengajuan sudah beberapa bulan yang lalu," jelasnya.

Menurut Handy, saat ini masing-masing maskapai sudah menindaklanjuti kewajiban pembayaran jasa kebandarudaraan setelah penundaan diberikan oleh operator bandara berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Sementara itu, untuk pembayaran jasa kebandarudaraan beberapa bulan terakhir tetap dilaksanakan sesuai ketentuan waktu semestinya. Walaupun para maskapai sudah mulai menjalankan kewajiban pembayaran jasa kebandarudaraan secara normal, namun ia mengaku tak tahu pasti apa hal yang membuat pembayaran bisa kembali tepat waktu.


"Sebaiknya hubungi maskapai masing-masing," imbuh Handy.

Suara berbeda datang dari Direktur Utama AP I Faik Fahmi. Menurut dia, tidak ada maskapai lain yang mengikuti jejak Lion Air menunda pembayaran jasa kebandarudaraan. "Sudah tidak ada masalah sih sebenarnya," katanya.

Sebelumnya, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menjelaskan perusahaan meminta tunda bayar karena mengalami kesulitan keuangan akibat meningkatnya tantangan bisnis pada 2018. Namun, Danang enggan membeberkan lebih rinci mengenai tantangan tersebut. "Karena ada tantangan bisnis pada 2018," tuturnya.

Namun, ia turut menekankan bahwa penundaan bayar tersebut sudah diselesaikan oleh perusahaannya kepada AP I selaku operator sejumlah bandara di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Beri Insentif

Di luar persoalan tunda bayar jasa kebandarudaraan, Handy mengatakan AP I sebenarnya turut memberikan berbagai insentif bagi maskapai nasional. Insentif itu diberikan karena menyadari sektor ini tengah menurun.

Meski, pengeluaran untuk jasa kebandarudaraan sebenarnya cukup rendah, yaitu rata-rata hanya 1,5 persen dari total biaya operasional maskapai. Namun, menurutnya, perusahaan tetap memberikan empat insentif untuk mendongrak pertumbuhan sektor penerbangan.

Pertama, memberikan potongan harga alias diskon biaya pendaratan (landing fee) sebesar 100 persen untuk rute penerbangan baru di 11 bandara yang dikelola AP I. Diskon landing fee itu berlaku untuk kurun waktu 12 bulan.


"Ini berlaku untuk semua penerbangan domestik dan internasional, kecuali insentif untuk Bandara Juanda di Surabaya yang hanya pada rute internasional. Lalu, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar dan Bandara Adisutjipto di Yogyakarta," ujarnya.

Kedua, memberikan diskon landing fee sebesar 50 persen untuk penambahan frekuensi penerbangan pada 11 bandara untuk 12 bulan. Ketiga, pemberian diskon landing fee sebesar 25 persen khusus untuk Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar selama 12 bulan.

"Keempat, pembebasan biaya aktivitas promosi dan inagurasi yang akan dilakukan maskapai di seluruh bandara AP I," pungkasnya.


(uli/uli)