Ekonom Nilai Maskapai Asing Tekan Neraca Transaksi Berjalan

CNN Indonesia | Senin, 17/06/2019 05:24 WIB
Ekonom Nilai Maskapai Asing Tekan Neraca Transaksi Berjalan Ilustrasi (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah ekonom berpendapat masuknya maskapai asing ke Indonesia rentan memperburuk neraca transaksi berjalan Indonesia untuk jangka menengah. Ini lantaran perusahaan asing itu akan menarik keuntungan ke luar negeri, sehingga neraca jasa semakin minus.

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini menilai penarikan keuntungan ke luar negeri berpotensi akan dilakukan tiga sampai lima tahun setelah maskapai asing berinvestasi di Indonesia. Jika ini dilakukan, maka ekonomi dalam negeri semakin rapuh ke depannya.

"Jika itu dilakukan maka royalti, keuntungan perusahaan asing dan berbagai transfer outflow lainnya akan memperparah neraca jasa dan neraca berjalan yang sudah berat," ucap Didik dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (16/6).


Diketahui, neraca transaksi berjalan ini terdiri dari neraca jasa ditambah neraca barang. Setiap keuntungan atau dividen yang ditarik oleh investor asing ke luar negeri akan membuat neraca jasa semakin defisit.

Sementara, ada neraca pembayaran yang perhitungannya neraca transaksi berjalan ditambah neraca modal dan finansial. Dalam hal ini, modal asing yang masuk ke dalam negeri akan tercatat di neraca modal.

Semakin besar aliran dana asing yang masuk maka neraca modal kian surplus, sehingga berdampak positif pada neraca pembayaran. Namun, hal itu akan menjadi percuma jika dana yang di bawa ke luar negeri lebih banyak dari investasi yang masuk.

Didik melanjutkan bahwa perusahaan asing yang selama ini menanamkan investasinya di Indonesia masih memberikan kontribusi yang negatif terhadap neraca transaksi berjalan dalam negeri. "Ini belum ada kesadaran untuk menjaga fundamental Indonesia," terang dia.

Usul Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengundang maskapai asing di Indonesia guna menurunkan harga tiket pesawat yang melambung sejak akhir 2018 lalu dinilai Didik bukan solusi yang baik untuk jangka menengah dan panjang. Hal itu lebih kepada solusi instan agar tiket pesawat tak lagi semahal sekarang.

"Jika gegabah membuat kebijakan, maka pasar akan dikuasai asing. Maskapai asing mengeksploitasi pasar Indonesia," tegas Didik.

Padahal, pemerintahan luar negeri begitu ketat mengatur pasar domestiknya untuk maskapai asing. Ia menganggap kebijakan yang sedang digodok oleh pemerintah ini terbilang naif.

"Pasar penerbangan di tingkat internasional diatur dengan asas reprositas. Pasar domestik di negara yang besar diatur oleh pemerintah sendiri dan tidak diberikan ke asing kecuali dengan asas reprositas tadi," paparnya.

Ekonom menganggap kartel akibat adanya duopoli maskapai penerbangan di Indonesia yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal. (Istockphoto/ShutterOK)
Ia berpendapat mahalnya tiket pesawat lebih disebabkan oleh praktik kartel yang dilakukan antar perusahaan penerbangan. Pasalnya, industri penerbangan hanya diisi oleh dua grup besar, yakni Garuda Indonesia Grup dan Lion Air Grup.

"Setelah tahun 2018 harga tiket menjadi mahal kembali dengan pelaku usaha yang duopoli, terjadi indikasi praktik kartel tapi dibiarkan berjalan terus sehingga harga tiket mahal kembali," ungkap Didik.

Kondisi itu, kata dia, diduga diketahui dan dibiarkan oleh pemerintah. Didik juga menganggap peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat ini lemah.

"Ada indikasi praktik kartel duopoli yang dibiarkan oleh KPPU dan pemerintah. Ini yang harus diselesaikan," tutur Didik.

Senada, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan pemerintah perlu mengkaji lagi rencana untuk memasukkan maskapai asing guna menurunkan harga tiket. Menurutnya, maskapai perlu bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri agar penambahan maskapai nantinya tak 100 persen digenggam asing.

"Misalnya buat perusahaan patungan (joint venture/JV), jadi keuntungan yang ditarik ke luar negeri tak sebanyak kalau asing punya 100 persen," ucap David.

Ia menambahkan bahwa persaingan tak selalu membuat harga lebih murah. Oleh karena itu, hal utama yang menjadi fokus pemerintah seharusnya membuat beban biaya yang ditanggung perusahaan penerbangan semakin efisien.

"Biasanya ada persaingan, tapi tidak lama nanti harga kembali (mahal lagi). Jadi yang dibutuhkan efisiensinya," pungkasnya. (aud/eks)