Pengadaan Proyek MRT Bundaran HI-Kota Dikawal KPK dan LKP
CNN Indonesia
Rabu, 19 Jun 2019 20:17 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT MRT Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna menjaga komitmen pengadaan proyek fase 2 koridor Bundaran HI-Kota. Kerja sama ini dilakukan melalui penandatanganan pakta integritas pada Rabu (19/6).
Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengakui dana yang dikucurkan untuk membangun MRT jilid 2 tidak murah, yakni mencapai Rp22,5 triliun. Maka itu, kata dia, pengelolaan dan proses pembangunannya perlu dikawal oleh lembaga lain.
"Mencegah daripada nanti terjadi persoalan kan gitu. Kami ingin semua elemen-elemen ikut mengawal proses ini," ungkap William, Rabu (19/6).
Ia menyadari MRT Jakarta tak bisa bekerja sendiri untuk mengelola dan memastikan pengadaan proyek fase 2 ini. Menurutnya, bekerja sama dengan lembaga pengawasan itu dapat menjamin perusahaan melakukan tata kelola yang baik.
"Ini proyek biayanya besar sekali. Oleh sebab itu, semua elemen yang terkait dengan pengawasan itu kami libatkan," jelas dia.
Sementara, Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Wawan Wardiana mengatakan pakta integritas ini penting untuk dilakukan demi meminimalisasi tindakan seperti korupsi. Makanya, implementasi dari penandatanganan ini juga menjadi tantangan bagi MRT Jakarta.
"Maksud saya penandatangan integritas penting tapi lebih penting mengimplementasikan," tuturnya.
Ia bercerita pada 2015 lalu sempat ada kejadian di mana pejabat pemerintahan ditangkap usai melakukan penandatanganan pakta integritas. Padahal, sebelumnya KPK sudah melakukan karantina kepada pejabat tersebut selama dua minggu.
"Beliau mengatakan beliau di karantina seminggu, terakhir setelah seminggu ada penandatanganan fakta integritas lalu dua bulan kemudian ditangkap," papar dia.
Wawan menambahkan bahwa proyek besar biasanya terdapat intervensi dari berbagai pihak. Untuk itu, KPK siap mengawal proyek MRT jika perusahaan mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu.
"Pada kesempatan ini kami membuka diri pada saat pelaksanaanya mendapat intervensi untuk menghubungi kami," pungkas Wawan.
[Gambas:Video CNN] (aud/agi)
Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengakui dana yang dikucurkan untuk membangun MRT jilid 2 tidak murah, yakni mencapai Rp22,5 triliun. Maka itu, kata dia, pengelolaan dan proses pembangunannya perlu dikawal oleh lembaga lain.
"Mencegah daripada nanti terjadi persoalan kan gitu. Kami ingin semua elemen-elemen ikut mengawal proses ini," ungkap William, Rabu (19/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyadari MRT Jakarta tak bisa bekerja sendiri untuk mengelola dan memastikan pengadaan proyek fase 2 ini. Menurutnya, bekerja sama dengan lembaga pengawasan itu dapat menjamin perusahaan melakukan tata kelola yang baik.
"Ini proyek biayanya besar sekali. Oleh sebab itu, semua elemen yang terkait dengan pengawasan itu kami libatkan," jelas dia.
"Maksud saya penandatangan integritas penting tapi lebih penting mengimplementasikan," tuturnya.
Ia bercerita pada 2015 lalu sempat ada kejadian di mana pejabat pemerintahan ditangkap usai melakukan penandatanganan pakta integritas. Padahal, sebelumnya KPK sudah melakukan karantina kepada pejabat tersebut selama dua minggu.
"Beliau mengatakan beliau di karantina seminggu, terakhir setelah seminggu ada penandatanganan fakta integritas lalu dua bulan kemudian ditangkap," papar dia.
Wawan menambahkan bahwa proyek besar biasanya terdapat intervensi dari berbagai pihak. Untuk itu, KPK siap mengawal proyek MRT jika perusahaan mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu.
"Pada kesempatan ini kami membuka diri pada saat pelaksanaanya mendapat intervensi untuk menghubungi kami," pungkas Wawan.
[Gambas:Video CNN] (aud/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK