Likuiditas Ketat Hantui Bank Syariah
CNN Indonesia
Kamis, 04 Jul 2019 19:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat perbankan syariah Adiwarman Azwar Karim menilai persoalan likuiditas ketat menghantui industri bank syariah di dalam negeri. Bahkan, ia memperkirakan kondisi itu terjadi hingga akhir tahun nanti.
"Ketatnya likuiditas itu dampak Pemilihan Presiden 2019 (pilpres) juga," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/7).
Menurut dia, pilpres menyebabkan masuknya dana asing yang besar ke bursa saham. Tak heran, indeks bursa saham pun terangkat.
"Karena indeks bagus, duit-duit dari perbankan pindah ke pasar modal. Karena, duit-duit perbankan pindah, bank syariah kena," imbuh Adiwarman.
Bahkan, Unit Usaha Syariah (UUS) terkena paparan risiko likuiditas yang lebih besar dibanding Bank Umum Syariah (BUS), di mana rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR) mendekati 100 persen.
Hingga April 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat FDR UUS ada di level 99,46 persen, sedikit di bawah periode yang sama tahun lalu, yakni 101,37 persen.
Sementara, FDR BUS berada di level 79,57 persen, meningkat dari posisi yang sama tahun lalu, yaitu 78,05 persen.
Selain faktor pilpres, sambung Adiwarman, penempatan dana haji di perbankan juga mempengaruhi likuiditas perbankan syariah. Sesuai ketentuannya, porsi penempatan dana haji diarahkan separuh pada investasi dan separuh pada deposito perbankan.
"Karena ditarik, likuiditas makin ketat. Padahal, andalan kan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," terang dia.
Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) bergerak naik karena daya beli masyarakat yang menurun. Karenanya, bank cenderung memperbesar penyaluran pembiayaan sebagai strategi untuk menekan NPF.
"Kalau pembiayaan naik di tengah simpanan yang ketat kan FDR jadi makin tercekik," jelasnya.
Melihat hal itu, ia menilai kondisi likuiditas ketat di industri perbankan syariah masih akan terjadi hingga akhir tahun. Masyarakat akan cenderung menempatkan dananya di bank-bank besar.
Untuk menjaga kinerja perbankan syariah, Adiwarman mengimbau Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk konversi menjadi bank syariah, alih-alih berusaha untuk melakukan spin-off UUS di bawahnya.
[Gambas:Video CNN]
"Beberapa BPD itu asetnya ada yang mencapai Rp20 triliun. Kalau ada 5 (UUS yang konversi) asetnya (bank syariah) bisa mencapai Rp100 triliun lagi," tutur dia.
Di sisi lain, perbankan syariah masih mendapatkan angin segar dari beberapa faktor. Misalnya, rencana konversi bank konvensional Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Aceh menjadi bank syariah tahun ini.
Jika terealisasi, maka aset bank syariah secara nasional akan meningkat hingga Rp20 triliun. "(Peralihan) ini akan menjadi oase di padang pasir," jelasnya.
Selain itu, OJK juga berencana menerbitkan aturan terkait sinergi perbankan untuk pengembangan bank syariah. Aturan ini, ia melanjutkan akan dimanfaatkan UUS untuk sinergi dengan induknya yang merupakan bank konvensional.
Ia juga berharap terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih, dapat merevitalisasi PT Bank Muamalat Tbk.
Secara terpisah, Direktur Utama PT BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menuturkan likuiditas perusahaan saat ini masih terjaga dengan FDR di kisaran 80 persen, dengan target tahun ini dijaga di sekitar 84 persen - 85 persen. "Kami memang tidak terlalu agresif. Kami lebih menjaga kualitas pembiayaan, tetapi kami tetap tumbuh sehat," imbuh dia.
Sementara itu, Direktur PT Bank Syariah Mandiri Kusman Yandi bilang pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah memang melambat di satu digit. Kendati demikian, likuiditas perusahaan masih terjaga.
"Mandiri Syariah tidak ada dengan penyaluran pembiayaan, kami tetap ekspansi sesuai rencana bisnis kami dengan fokus ke beberapa sektor ekonomi. Alhamdullilah secara tahunan kami masih tumbuh dua digit sekitar 13 persen," tandasnya. (sfr/bir)
"Ketatnya likuiditas itu dampak Pemilihan Presiden 2019 (pilpres) juga," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/7).
Menurut dia, pilpres menyebabkan masuknya dana asing yang besar ke bursa saham. Tak heran, indeks bursa saham pun terangkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:OJK Setop 1.087 Fintech Ilegal |
Bahkan, Unit Usaha Syariah (UUS) terkena paparan risiko likuiditas yang lebih besar dibanding Bank Umum Syariah (BUS), di mana rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR) mendekati 100 persen.
Sementara, FDR BUS berada di level 79,57 persen, meningkat dari posisi yang sama tahun lalu, yaitu 78,05 persen.
Selain faktor pilpres, sambung Adiwarman, penempatan dana haji di perbankan juga mempengaruhi likuiditas perbankan syariah. Sesuai ketentuannya, porsi penempatan dana haji diarahkan separuh pada investasi dan separuh pada deposito perbankan.
"Karena ditarik, likuiditas makin ketat. Padahal, andalan kan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," terang dia.
Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) bergerak naik karena daya beli masyarakat yang menurun. Karenanya, bank cenderung memperbesar penyaluran pembiayaan sebagai strategi untuk menekan NPF.
"Kalau pembiayaan naik di tengah simpanan yang ketat kan FDR jadi makin tercekik," jelasnya.
Melihat hal itu, ia menilai kondisi likuiditas ketat di industri perbankan syariah masih akan terjadi hingga akhir tahun. Masyarakat akan cenderung menempatkan dananya di bank-bank besar.
Untuk menjaga kinerja perbankan syariah, Adiwarman mengimbau Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk konversi menjadi bank syariah, alih-alih berusaha untuk melakukan spin-off UUS di bawahnya.
[Gambas:Video CNN]
"Beberapa BPD itu asetnya ada yang mencapai Rp20 triliun. Kalau ada 5 (UUS yang konversi) asetnya (bank syariah) bisa mencapai Rp100 triliun lagi," tutur dia.
Di sisi lain, perbankan syariah masih mendapatkan angin segar dari beberapa faktor. Misalnya, rencana konversi bank konvensional Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Provinsi Aceh menjadi bank syariah tahun ini.
Jika terealisasi, maka aset bank syariah secara nasional akan meningkat hingga Rp20 triliun. "(Peralihan) ini akan menjadi oase di padang pasir," jelasnya.
Selain itu, OJK juga berencana menerbitkan aturan terkait sinergi perbankan untuk pengembangan bank syariah. Aturan ini, ia melanjutkan akan dimanfaatkan UUS untuk sinergi dengan induknya yang merupakan bank konvensional.
Lihat juga:Doa Sri Mulyani di Usia ke-75 Bank Dunia |
Ia juga berharap terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih, dapat merevitalisasi PT Bank Muamalat Tbk.
Secara terpisah, Direktur Utama PT BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menuturkan likuiditas perusahaan saat ini masih terjaga dengan FDR di kisaran 80 persen, dengan target tahun ini dijaga di sekitar 84 persen - 85 persen. "Kami memang tidak terlalu agresif. Kami lebih menjaga kualitas pembiayaan, tetapi kami tetap tumbuh sehat," imbuh dia.
Sementara itu, Direktur PT Bank Syariah Mandiri Kusman Yandi bilang pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah memang melambat di satu digit. Kendati demikian, likuiditas perusahaan masih terjaga.
"Mandiri Syariah tidak ada dengan penyaluran pembiayaan, kami tetap ekspansi sesuai rencana bisnis kami dengan fokus ke beberapa sektor ekonomi. Alhamdullilah secara tahunan kami masih tumbuh dua digit sekitar 13 persen," tandasnya. (sfr/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK