OSS Lancar, Darmin Pede Tak Perlu Bikin Paket Kebijakan Baru

CNN Indonesia | Selasa, 16/07/2019 17:30 WIB
OSS Lancar, Darmin Pede Tak Perlu Bikin Paket Kebijakan Baru Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyebut pemerintah sudah melahirkan sistem perizinan terpadu (OSS) guna memangkas masalah perizinan investasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai pemerintahan yang akan datang tak perlu membuat paket kebijakan ekonomi baru guna menggenjot investasi. Pasalnya, pemerintah sudah melahirkan sistem perizinan terpadu dalam jaringan (Online Single Submission/OSS) sebagai jurus pemangkas masalah perizinan investasi.

"Ada (kemungkinan penerbitan paket), bisa dalam bentuk paket seperti dulu, bisa yang lain. Tapi artinya tidak mesti paket, bisa saja melalui penyempurnaan OSS," ungkap Darmin di kantornya, Senin (15/7) malam.

Sistem OSS, menurut dia, sudah memungkinkan proses perizinan yang cepat dan langsung terhubung antar kementerian/lembaga maupun daerah. Namun, dia mengakui masih ada dua kendala yang membayangi OSS.


Pertama, masih terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang belum membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk meneruskan proses perizinan yang sudah dilakukan melalui OSS. "Kalaupun ada (yang sudah memiliki), standarnya belum memenuhi," imbuhnya.

Kedua, Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di daerah belum sepenuhnya terhubung dengan OSS. Dengan demikian, OSS sudah memproses, izin tersebut tidak bisa langsung selesai lantaran tidak ada tindak lanjut di PTSP daerah.

"Nah, kami sedang menyiapkan langkah-langkah supaya perizinan daerah diserahkan ke PTSP. Nanti caranya bagaimana, kami putuskan. Tapi sekali OSS disempurnakan, otomatis selesai tanpa membuat paket-paket apalagi yang banyak," katanya.


Di samping itu, Darmin mengaku pemerintah akan tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap paket kebijakan yang sudah dirilis. Evaluasi secara perwakilan kelompok kerja (pokja) sebenarnya sudah dilakukan kemarin, tetapi masih perlu evaluasi kementerian/lembaga dalam seminggu ke depan.

Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara juga menilai pemerintah sebaiknya fokus pada implementasi OSS, ketimbang mengeluarkan kebijakan baru. Dia menilai deregulasi melalui paket-paket kebijakan sebelumnya sudah cukup berhasil.

"Jadi (paket kebijakan) sementara sudah tidak diperlukan dengan adanya OSS. Tinggal yang diperlukan adalah eksekusi dan konsistensi," kata dia. .

Kendati begitu, Mirza tak membantah bahwa berbagai masalah di bidang perizinan investasi masih ada sehingga membuat Presiden Joko Widodo beberapa kali terlihat emosi.

Berdasarkan survei terakhir yang dilakukan pokja BI, menurut dia, masih terdapat sejumlah masalah perizinan. Salah satunya, izin dari pemerintah daerah yang relatif lebih lama keluar daripada pemerintah pusat.


Wakil Ketua Pokja III Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan PKE Raden Pardede menambahkan hasil survei juga menemukan masih ada masalah investasi dari sektor ketenagakerjaan. Para investor, katanya, kerap mengeluhkan soal perizinan tenaga kerja, ketentuan gaji minimum, hingga pesangon.

"Makanya itu semua dicoba di-address, termasuk dengan revisi Undang-undang Ketenagakerjaan, tapi itu tadi tidak dibahas di sini," ucapnya.

Kendati begitu, Raden memberi pandangan berbeda. Menurutnya, kebijakan berskema paket sejatinya masih mungkin saja diteruskan oleh pemerintah mendatang. Toh, kepala negara yang memimpin masih akan sama.

"Pemerintahannya sama, presidennya sama, mestinya berkesinambungan. Bisa saja paket baru nanti muncul sesuai dengan prioritas presiden seperti tadi malam (pidato visi nasional 2019)," terangnya.
[Gambas:Video CNN]
Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang bertindak sebagai Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan PKE hanya menekankan bahwa pemerintah akan segera merilis evaluasi akhir dari paket-paket pada pekan depan setelah berdiskusi dengan kementerian/lembaga terkait. Evaluasi itu dilakukan sambil menyelesaikan sisa-sisa sengketa yang masih ada.

Berdasarkan catatan Yasonna, setidaknya ada 353 sengketa kasus perizinan yang masih dilaporkan berbagai pihak ke pokja. "Tapi sudah selesai lebih dari setengahnya, sisanya kami selesaikan. Presiden sudah sampaikan harus selesaikan, nanti untuk perda kami cari jalan juga supaya daerah patuh," pungkasnya. (uli/agi)