Empat Kali 'Bongkar Pasang' Kabinet dan Rapor Menteri Ekonomi

Ekonom CORE M. Faisal menilai tim ekonomi Jokowi masih punya masalah dengan koordinasi lintas kementerian. Saat ini kepemimpinan yang menjadi komando koordinasi antar kementerian bidang ekonomi masih belum kuat.

Contoh nyata dari kelemahan tersebut tercermin pada kemelut kebijakan impor beras di internal pemerintah, antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) beberapa waktu lalu. Walau kebijakan sudah diputus di level Kemenko Perekonomian, nyatanya kementerian dan lembaga tersebut masih berbeda pendapat.

"Perlu koordinator yang lebih kuat, dan tegas supaya masalah dan perbedaan pendapat di luar seperti kemarin tidak terjadi lagi," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengungkapkan kementerian yang masih harus bekerja keras menggenjot kinerjanya antara lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Kementerian dianggap belum maksimal menyelesaikan persoalan ekspor-impor komoditas, serta menstimulasi investasi.

Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga dinilai perlu mendorong kinerjanya, karena pengelolaan desa kini hanya sebatas pemberian dana desa, tetapi hasil pembangunan masih minim.

"Itu perlu perhatian Pak Jokowi. Jadi menteri memang tidak mudah, harus mengetahui persoalan, rencana, solusi, dengan strong leadership bisa eksekusi perencanaan," tutur Piter.

Lihat juga: Pengamat Sebut Pasar Bisa Positif Bila Jokowi Umumkan Kabinet

Di sisi lain, kementerian yang memiliki kinerja paling baik adalah Kementerian PUPR, karena realisasi kinerja paling baik dan mendekati target perencanaan yang diharapkan presiden. Selain itu, Kementerian KKP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perhubungan juga dianggap memiliki rekam jejak yang bagus selama hampir lima tahun belakangan.

Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengungkapkan sejumlah kementerian yang masih membutuhkan perhatian khusus antara lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Masing-masing kementerian koordinasinya terlihat kurang. Masa ketika panen justru impor. Lalu data luas lahan beda-beda," sebut Ari Kuncoro.

Para menteri yang terpilih selanjutnya, menurut Ari, harus menaruh perhatian khusus di bidang makro ekonomi, khususnya terkait defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan. Pada akhirnya, strategi yang tepat mengatasi persoalan makro ekonomi akan pula menjadi solusi masalah yang menjalar di sektor mikro.

Dalam kesempatan tersebut, Ari menyarankan Jokowi untuk membentuk jabatan baru yang berada di atas kementerian koordinator. Fungsinya sebagai penasihat sekaligus evaluator para menteri koordinator dalam menjalankan tugas mencapai target kinerja.



Ekonom Institute for Development on Economic (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, beberapa menteri yang masih perlu dipertahankan yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Menurut dia, keduanya memiliki rekam jejak kinerja yang bagus.

Di sisi lain, dia berpendapat Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong perlu melakukan perubahan strategi besar-besaran untuk mendongkrak realisasi investasi asing. Saat ini, pencapaian kinerja investasi tak sesuai target, malah semakin turun.

Ekonom PT Bank Central Asia David Sumual berpendapat, sejumlah persoalan masih tersisa di sektor investasi dan ekspor. Para menteri yang berwenang menyelesaikan masalah pada dua indikator makro ekonomi itu belum menunjukkan kinerja maksimal. Hal itu terlihat dari ungkapan sikap ketidakpuasan Jokowi dalam berbagai momentum.

Seperti diketahui, kementerian yang terkait dengan investasi dan ekspor antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian. (lav/asa)

---