Jokowi Keluhkan Investasi, Darmin Janji Kebut Perpres DNI

CNN Indonesia | Kamis, 18/07/2019 20:49 WIB
Jokowi Keluhkan Investasi, Darmin Janji Kebut Perpres DNI Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjamin rancangan peraturan presiden (perpres) terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) akan segera rampung. Hal itu diungkapkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan masalah perizinan investasi.

Sebelumnya, kepala negara kembali menyinggung soal hambatan perizinan investasi dengan suara keras dalam pidato penyampaian Visi Nasional 2019 pada akhir pekan lalu. Jokowi mengeluhkan masalah perizinan yang masih berjalan lambat, berbelit, dan menyisakan pungutan liar alias pungli.

"Pada dasarnya iya (karena pidato Jokowi), tapi detailnya apa jangan tanya dulu. Nanti kami finalkan dulu, makanya ini kami proses," ungkap Darmin di kantornya, Rabu (17/7).


Saat ini, Darmin menyampaikan pembahasan perpres DNI kembali ke tahap awal pembahasan. Sebab, hasil evaluasi selama ini mengindikasikan perlu ada pengurangan DNI.


Sayangnya, ia enggan menyebut sektor usaha yang perlu dikeluarkan dari daftar tersebut.

"Menteri-menteri ada yang meminta perubahan, ada yang disetujui, ada yang tidak. Tapi perubahannya nanti, ada sedikit, tidak banyak," katanya.

Dalam proses pembahasan kembali, Darmin memastikan penyusunan rancangan perpres akan dipercepat. Bila sudah rampung, maka rancangan perpres itu akan disodorkan ke Jokowi.

"Tapi tidak tahu bisa bulan ini atau tidak (selesainya)," celetuknya.


Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan rancangan perpres DNI tengah disusun kembali karena ada poin ketentuan yang tumpang tindih dengan undang-undang. Ia menyontohkan, misalnya ketentuan jenis usaha dengan modal di bawah Rp10 miliar tidak boleh berasal dari asing.

Padahal, ketentuan tersebut sudah jelas tertuang dalam salah satu pasal di Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Duplikasi-duplikasi ini kami hilangkan. Istilahnya kalau sudah jelas di uu, ya ngapain ditulis lagi di (Perpres) DNI nanti," ujarnya.

Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan wacana pembentukan perpres DNI sebagai salah satu implementasi dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16. Paket sudah dirilis sejak akhir tahun lalu. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai payung hukum tersebut.

(uli/lav)