Menteri Masa Depan Jokowi: Politikus Versus Praktisi

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Jumat, 19/07/2019 10:35 WIB
Ilustrasi Kabinet Kerja. (MOHAMMAD SAFIR MAKKI).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sepucuk surat dengan format PDF yang berisi daftar menteri kabinet kerja jilid II tersebar di kalangan warganet pada Selasa (16/7) malam. Sejumlah perbincangan bergulir ramai, baik di media sosial, maupun grup aplikasi pesan.

Mereka menebak-nebak dan berdiskusi terkait sosok yang tepat untuk menduduki kursi masing-masing kementerian.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, dari 15 kursi menteri ekonomi, Jokowi menunjuk 10 tokoh profesional untuk memimpin kementerian teknis. Kesepuluh jabatan tersebut antara lain, menteri koordinator perekonomian, menteri koordinator kemaritiman, menteri keuangan, menteri ESDM, menteri PPN/Bappenas, menteri PUPR, menteri BUMN, menteri KKP, menteri perhubungan, dan menteri perdagangan.


Sisanya, lima jabatan menteri ditempati tokoh politik yakni, menteri perindustrian, menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri ketenagakerjaan, menteri koperasi dan UKM, serta menteri desa dan PDTT.

Namun dalam perkembangannya, Jokowi justru menambah kuota non-praktisi untuk menduduki kursi menteri ekonomi. Dalam perombakan (reshuffle) kabinet, presiden mengganti pejabat menteri perdagangan dan menko kemaritiman yang semula berasal dari kalangan profesional , kemudian diganti oleh politikus dan mantan TNI.

Dalam pemilihan menteri kabinet selanjutnya, sejumlah pejabat veteran dan ekonom berharap Jokowi dan Ma'ruf Amin bisa lebih bijaksana dalam memilih tokoh yang memang layak untuk menduduki kursi pimpinan kementerian/lembaga (K/L). Pasalnya, hal itu akan berdampak signifikan terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang.


Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memang telah memanggil sejumlah praktisi dan politisi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk berdiskusi terkait kondisi negeri ini. Tokoh-tokoh partai politik pendukung koalisi, sebut saja Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Hary Tanoesoedibyo, dan Grace Natalie.

Dari kalangan praktisi, Jokowi juga mengundang sejumlah pengusaha antara lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani, dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia. Ketiganya, disebut-sebut berpotensi mengisi jabatan menteri ekonomi.

Tak hanya itu, muncul pula nama-nama tokoh muda yang diisukan masuk dalam birokrasi pemerintah, seperti pucuk pimpinan perusahaan rintisan (startup) nasional, termasuk CEO PT Gojek Indonesia Nadiem Makarim.

Kendati demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar anak-anak muda yang telah sukses berbisnis sebaiknya tak dipaksa masuk ke birokrasi, termasuk untuk jabatan menteri. Menurut dia, kemampuan berbisnis para anak muda masih dibutuhkan di Indonesia.

"Kalau jadi menteri tentu banyak yang mau, kalau entrepreneur tidak banyak. Jadi jangan anak muda yang sukses di bisnis didorong-dorong jadi birokrat," ujar JK usai bertemu Nadiem di kantornya.


Tak hanya itu, JK juga mengimbau menteri-menteri baru, khususnya di bidang ekonomi, harus memiliki ketegasan dalam mengeksekusi berbagai keputusan.

Ekonom Institute for Development on Economic (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai perombakan kabinet tentu menjadi perhatian investor, khususnya posisi menteri ekonomi yang strategis, seperti Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM.

"Susunan menteri jadi sinyal yang ditunggu investor. Kalau masih ada wajah-wajah yang lama, tapi kinerjanya kurang bagus, itu bisa menurunkan optimisme pasar," ujar Bhima.

Khusus tim ekonomi, Bhima mengimbau Jokowi sebaiknya tak memilih terlalu banyak politikus untuk mengisi jabatan menteri. Pasalnya, semakin banyak politikus terpilih menandakan ada profesionalitas yang terganggu. Hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan investor.

"Kalau bisa jangan diisi politisi. Orang lama atau baru yang penting punya integritas, tidak tersangkut (kasus) KPK, bisa berkoordinasi, kebijakan lebih tepat sasaran dan rasional. Tak ketinggalan, mereka harus punya hubungan dengan dunia usaha," ungkap Bhima.

Menteri Masa Depan Jokowi: Politikus Versus PraktisiFoto: CNN Indonesia/Timothy Loen
(lav/asa)
1 dari 2