Menteri Masa Depan Jokowi: Politikus Versus Praktisi
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Jumat, 19 Jul 2019 10:35 WIB
Senada, Ekonom PT Standard Chartered Bank Aldian Taloputra menilai reaksi pasar keuangan akan sangat bergantung pada figur menteri yang dipilih oleh Jokowi. Pelaku pasar akan merespons positif jika sosok menteri memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi pemerintah, terutama pada pos-pos kementerian ekonomi.
"Saya pikir beberapa posisi menteri saat ini akan dipertahankan untuk menjamin kelancaran transisi pemerintahan," Ujar Aldian.
Ekonom PT Bank Central Asia David Sumual berpendapat, Jokowi memang tak mungkin hanya menunjuk kalangan profesional untuk menduduki semua jabatan menteri. Pasalnya, presiden membutuhkan dukungan partai politik untuk membentuk pemerintahan yang kuat, sehingga mau tak mau memilih menteri dari kalangan politisi.
Hanya saja, David mengimbau Kepala Negara untuk memilih lebih banyak profesional yang memiliki keahlian teknis untuk mengisi jabatan menteri bidang ekonomi.
"Karena pasar akan menilai kalau politisi isi jabatan menteri ekonomi mungkin kurang kredibel, ya itu persepsi pasar biasanya begitu," ujar David.
Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengibaratkan seleksi menteri layaknya mengelola klub sepak bola. Presiden selaku pelatih tim sepak bola harus menentukan strategi yang tepat terlebih dahulu, baik menyerang, bertahan, maupun keduanya.
Hal yang pasti, Jokowi harus membuat kabinet selanjutnya langsung tancap gas membenahi persoalan ekonomi. Kinerja kabinet lanjutan harus lebih baik dari kabinet awal yang masih 'coba-coba'.
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai struktur pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem presidensial murni, melainkan bercampur sistem parlementer. Hal itu menyebabkan hak prerogatif presiden terbelenggu dengan kesepakatan politik.
"Realitas itu tidak bisa diabaikan, sehingga mau tidak mau Kemenko Perekonomian harus dari politisi. Hal yang jelas mereka ampuh untuk bekali diri dengan perencanaan kuat dan strong leadership," ujarnya.
Menurut Piter, Jokowi harus bijaksana dalam menentukan sosok yang tepat untuk menduduki kursi menteri ekonomi, meski tentu dilema antara idealisme, keinginan, dan kenyataan janji politik yang harus dihadapi. Kepala Negara harus mengumumkan nama-nama menteri pilihannya dalam waktu dekat untuk memberi kepastian pasar, setidaknya pada Agustus atau September 2019.
Telisa, Ekonom Universitas Indonesia (UI) mengatakan Jokowi perlu segera mengumumkan susunan menteri kabinet baru dalam waktu dekat. Pasalnya, ketidakpastian yang semakin lama akan menciptakan sentimen negatif bagi pelaku usaha. Pada dasarnya, investor membutuhkan ekspektasi, terutama soal gebrakan kebijakan baru di masa mendatang.
"Ada yang perlu dipertahankan, tapi memang diharapkan ada pembaharuan juga. Menteri yang terbukti perform perlu lanjut, dengan syarat mereka menawarkan program kerja baru," ujar Telisa.
(lav/asa)
"Saya pikir beberapa posisi menteri saat ini akan dipertahankan untuk menjamin kelancaran transisi pemerintahan," Ujar Aldian.
Ekonom PT Bank Central Asia David Sumual berpendapat, Jokowi memang tak mungkin hanya menunjuk kalangan profesional untuk menduduki semua jabatan menteri. Pasalnya, presiden membutuhkan dukungan partai politik untuk membentuk pemerintahan yang kuat, sehingga mau tak mau memilih menteri dari kalangan politisi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena pasar akan menilai kalau politisi isi jabatan menteri ekonomi mungkin kurang kredibel, ya itu persepsi pasar biasanya begitu," ujar David.
Ekonom sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mengibaratkan seleksi menteri layaknya mengelola klub sepak bola. Presiden selaku pelatih tim sepak bola harus menentukan strategi yang tepat terlebih dahulu, baik menyerang, bertahan, maupun keduanya.
Hal yang pasti, Jokowi harus membuat kabinet selanjutnya langsung tancap gas membenahi persoalan ekonomi. Kinerja kabinet lanjutan harus lebih baik dari kabinet awal yang masih 'coba-coba'.
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai struktur pemerintahan Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem presidensial murni, melainkan bercampur sistem parlementer. Hal itu menyebabkan hak prerogatif presiden terbelenggu dengan kesepakatan politik.
"Realitas itu tidak bisa diabaikan, sehingga mau tidak mau Kemenko Perekonomian harus dari politisi. Hal yang jelas mereka ampuh untuk bekali diri dengan perencanaan kuat dan strong leadership," ujarnya.
Menurut Piter, Jokowi harus bijaksana dalam menentukan sosok yang tepat untuk menduduki kursi menteri ekonomi, meski tentu dilema antara idealisme, keinginan, dan kenyataan janji politik yang harus dihadapi. Kepala Negara harus mengumumkan nama-nama menteri pilihannya dalam waktu dekat untuk memberi kepastian pasar, setidaknya pada Agustus atau September 2019.
Telisa, Ekonom Universitas Indonesia (UI) mengatakan Jokowi perlu segera mengumumkan susunan menteri kabinet baru dalam waktu dekat. Pasalnya, ketidakpastian yang semakin lama akan menciptakan sentimen negatif bagi pelaku usaha. Pada dasarnya, investor membutuhkan ekspektasi, terutama soal gebrakan kebijakan baru di masa mendatang.
"Ada yang perlu dipertahankan, tapi memang diharapkan ada pembaharuan juga. Menteri yang terbukti perform perlu lanjut, dengan syarat mereka menawarkan program kerja baru," ujar Telisa.
(lav/asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK