Faisal Basri Khawatir Jokowi Salah Diagnosa soal Investasi

CNN Indonesia | Selasa, 23/07/2019 18:55 WIB
Faisal Basri Khawatir Jokowi Salah Diagnosa soal Investasi Ekonom INDEF Faisal Basri. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri khawatir Presiden Joko Widodo salah menganalisa terkait kondisi investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) di Indonesia.

Menurut dia, pertumbuhan FDI di Indonesia sudah berkembang signifikan. Fakta ini berbeda dengan yang dikeluhkan Presiden Jokowi belum lama ini.

"Investasi sudah nendang. Jadi saya agak takut kalau Pak Jokowi salah diagnosis," katanya, Selasa (23/7).



Menurut dia, nilai investasi asing sudah mencapai 32,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan besaran tersebut, menurut dia, investasi asing Indonesia masuk ranking 16 besar di dunia pada 2018, atau naik dua peringkat dari posisi 18 pada tahun sebelumnya.

"Kita hanya kalah dari China yang 40 persen (terhadap PDB). Bahkan, semua negara Asia Tenggara di bawah 30 persen (terhadap PDB)," tuturnya.

Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan justru kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, lantaran tingkat pertumbuhan ekonomi hanya mandek di level 5 persen. Intinya, FDI tumbuh signifikan, namun belum efektif menggerakkan roda perekonomian nasional.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang kuartal I 2019 Rp195,1 triliun. Angka ini tumbuh 5,3 persen dibanding capaian tahun sebelumnya Rp185,3 triliun.


Menurut dia, kondisi itu mengindikasikan ketidakefisienan alokasi dana investasi untuk menggerakkan roda ekonomi.

"Prestasi tidak kecil, tetapi hasilnya kok kecil, berarti kita bangunnya tidak efisien. Untuk menghasilkan satu unit barang kita butuh lebih besar modal," katanya.

Imbasnya, pemerintah terpaksa menambah utang untuk aktivitas perekonomian, salah satu pembangunan infrastruktur. Pasalnya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) tak mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah kurang efisien dalam menggunakan dana investasi.

Tak pelak, utang terus tumbuh. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah pusat per akhir Juni 2019 mencapai Rp4.570,17 triliun, naik 8,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp4.227,78 triliun. Rasio utang negara terhadap PDB turun dari 29,79 persen pada Juni 2018 menjadi 29,5 persen.


Meski rasio utang masih dalam batas aman, ia mengingatkan beban bunga utang membebani anggaran negara. Dengan demikian, penggunaan anggaran kepada kegiatan yang mendorong ekonomi kurang maksimal.

Menurut catatan Kemenkeu, pemerintah telah membayar bunga utang sebesar Rp134,77 triliun hingga Juni 2019. Jumlah itu setara 48,85 persen dari alokasi anggaran Rp275,89 triliun di tahun ini.

"Utang Amerika Serikat itu 100 persen dari PDB, tapi beban bunga ke APBN mereka hanya 6 persen sedangkan kita 17 persen. Sehingga dana buat rakyat terbatas," imbuhnya.

Untuk itu, ia menilai pemerintah harus memaksimalkan peran swasta dalam proyek pembangunan ke depan. Salah satunya, melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)