BPDP Sawit Bakal Bantu Dana Urus Sertifikat Berkelanjutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) bakal memberikan bantuan pendanaan kepada petani sawit untuk mengurus sertifikasi Sistem Kelapa Sawit Berkelanjutan (Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO).

Hal itu akan diatur dalam peraturan presiden (perpres) tentang ISPO yang akan segera diterbitkan.

"Kami sudah menyiapkan perpres yang baru karena kelemahan ISPO yang lama kurang tegas untuk memberi dukungan kepada perkebunan kecil," kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/7).

Penerbitan perpres tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem sertifikasi ISPO, khususnya untuk sertifikasi sawit yang berasal dari perkebunan milik petani swadaya.

Lihat juga: Biodiesel Kena Bea Masuk, RI Layangkan Protes ke Uni Eropa

Bantuan pendanaan untuk mengurus sertifikat sejalan dengan rencana pemerintah yang ingin mewajibkan kebun sawit rakyat mengantongi sertifikat ISPO. Dengan mengantongi sertifikat tersebut, pemerintah ingin menunjukkan bahwa tata kelola perkebunan sawit di Indonesia sudah menjalankan prinsip berkelanjutan.

Di tempat yang sama, Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdalifah Machmud menambahkan terkait pembiayaan sertifkasi ISPO nantinya akan ada orang-orang ahli yang meneliti untuk menentukan besaran biayanya.

"Kalau yang biasa ada 8 kriteria. Kalau petani paling 4 (kriteria) karena mereka kan gak ada label, gak ada tanggung jawab gaji atau apa. Kalau perusahaan besar kan ada tuh," ujarnya.

Saat ini, pemerintah sudah sampai pada tahap akhir untuk menerbitkan perpres ISPO. Penerbitan perpres tersebut diharapkan dapat memberi jaminan keberlanjutan sawit yang diproduksi kebun rakyat.

[Gambas:Video CNN] (sas/lav)