Cara Si Miskin Mendaftar BPJS Kesehatan Usai Dihapus Kemensos

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah telah menonaktifkan 5,2 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) alias BPJS Kesehatan mulai 1 Agustus 2019. Namun, warga miskin yang kepesertaannya telah dinonaktifkan itu dapat mendaftar kembali sebagai peserta PBI alias mandiri selama memenuhi kriteria.

Sebelumnya, peserta PBI-JKN merupakan peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh negara. Peserta PBI biasanya masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengungkapkan untuk mengetahui apakah seorang peserta masih berstatus peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat melakukan pengecekan status.

Caranya, peserta terkait dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat, atau melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan dengan menginfokan kartu identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Lihat juga: LSM Usul Iuran BPJS Kesehatan Naik Maksimal Rp5.000 per Orang

Warga miskin yang telah kehilangan status PBI dapat dijamin kembali dengan mendaftarkan diri dan keluarganya ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempat agar menjadi peserta PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang iurannya dijamin Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kalau peserta sudah lapor ke Dinas Sosial dan ternyata yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai PBI, tetapi ketersediaan anggaran Pemda setempat belum memadai, maka Dinas Sosial bisa mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadi peserta PBI pada periode selanjutnya," ujar Iqbal melalui keterangannya, dikutip Rabu (1/8).

Bila Kemensos menyatakan peserta terkait masih berhak terdaftar sebagai PBI maka iuran jaminan kesehatan peserta akan kembali ditanggung oleh negara melalui anggaran Kementerian Kesehatan.

Sementara, jika peserta yang dinonaktifkan tersebut sebetulnya mampu membayar sendiri iuran BPJS Kesehatan untuk diri sendiri dan keluarganya, Iqbal menyarankan untuk segera mengalihkan jenis kepesertaannya ke segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Peserta terkait dapat menyesuaikan pilihan hak kelas rawat dengan kemampuan membayar iurannya.

Lihat juga: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harus Disertai Perbaikan Sistem

"Peserta yang beralih ke segmen PBPU, kartunya bisa langsung aktif tanpa menunggu masa verifikasi pendaftaran 14 hari. Dengan catatan, pengalihan ke segmen PBPU tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sejak kepesertaannya sebagai PBI APBN dinonaktifkan," kata Iqbal.

Sementara itu, bagi peserta PBI baru atau pengganti, akan dicetakkan dan dikirimkan Kartu Sehat (KIS) oleh BPJS Kesehatan. Selama peserta belum menerima kartu dan membutuhkan pelayanan kesehatan, maka ia bisa mendatangi fasilitas kesehatan setempat sesuai ketentuan dengan menunjukkan KTP elektronik atau KK.

Lebih lanjut, Iqbal mengatakan penonaktifan dan perubahan peserta PBI tersebut tidak akan mengubah jumlah peserta PBI APBN tahun 2019 dan kondisi keuangan perusahaan.

Pasalnya, penonaktifan tersebut dibarengi dengan pendaftaran sejumlah peserta lain sebagai pengganti yang sudah dilengkapi NIK valid dan terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, jumlah peserta PBI tetap 96,8 juta jiwa, sudah termasuk dengan perubahan dan pendaftaran bayi baru lahir dari peserta PBI.
[Gambas:Video CNN] (sfr/bir)