Rizal Ramli Sebut Ide Tax Amnesty Jilid II 'Konyol'
CNN Indonesia
Senin, 12 Agu 2019 18:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) jilid II merupakan ide konyol. Sebab, program jilid I yang diselenggarakan pada 2016-2017 lalu ia nilai gagal.
Rizal menyatakan rasio pajak tak meningkat signifikan walau pemerintah sudah melaksanakan Program Pengampunan Pajak. Sebagai gambaran, pada 2016 lalu rasio pajak hanya sebesar 8,91 persen, 2017 sebesar 8,47 persen, dan tahun lalu sebesar 8,85 persen.
Angka itu sejalan dengan rasio perpajakan atau rasio pajak dicampur bea cukai. Rinciannya, rasio perpajakan pada 2016 sebesar 10,36 persen, 2017 sebesar 9,89 persen, dan 2018 sebesar 10,24 persen.
"Kalau ada tax amnesty seharusnya angka rasio pajaknya besar tapi kok malah seperti ini. Ini malah ide ada lagi, konyol, (tax amnesty) yang pertama saja gagal total," ucap Rizal, Senin (12/8).
Ia membandingkan dengan sembilan tahun lalu, di mana rasio perpajakan mencapai angka 12 persen. Seharusnya, kata Rizal, program tax amnesty bisa mendongkrak jumlah penerimaan pajak.
Melihat fakta ini, Rizal menyarankan agar pemerintah tak mengkaji lebih lanjut terkait penerapan Tax Amnesty Jilid II. Ia berpendapat lebih baik pemerintah fokus mengejar pajak dari masyarakat kelas menengah atas.
"Itu kan hanya menguntungkan sebagian pihak, ada cara lain kok meningkatkan penerimaan pajak. Uber dong yang besar-besar misalnya sektor mineral banyak tuh tidak bayar pajak," kata Rizal.
Selain itu, berdasarkan informasi yang ia dapat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah pelaku usaha di sektor perkebunan juga masih banyak yang mangkir dari pajak. "Sekarang pemerintah malah fokusnya sama pajak tukang pempek, yang kelas menengah kecil. Uber yang besar," tegas Rizal.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal akan kembali memberlakukan Tax Amnesty pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. Hal ini diakui sudah masuk dalam kajian paket reformasi pajak yang segera diserahkan ke Jokowi.
"Mungkin ya mungkin, tetapi kami lihat apakah ini yang terbaik," tutur Sri Mulyani.
Namun, tak lama dari pernyataan Sri Mulyani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menyatakan tak ada Tax Amnesty Jilid II. Hal itu ia ungkapkan ketika menjawab pertanyaan dari mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution di sebuah forum di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Saya jamin tidak ada (tax amnesty)," jelas Suahasil.
[Gambas:Video CNN]
(aud/sfr)
Rizal menyatakan rasio pajak tak meningkat signifikan walau pemerintah sudah melaksanakan Program Pengampunan Pajak. Sebagai gambaran, pada 2016 lalu rasio pajak hanya sebesar 8,91 persen, 2017 sebesar 8,47 persen, dan tahun lalu sebesar 8,85 persen.
Angka itu sejalan dengan rasio perpajakan atau rasio pajak dicampur bea cukai. Rinciannya, rasio perpajakan pada 2016 sebesar 10,36 persen, 2017 sebesar 9,89 persen, dan 2018 sebesar 10,24 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu kan hanya menguntungkan sebagian pihak, ada cara lain kok meningkatkan penerimaan pajak. Uber dong yang besar-besar misalnya sektor mineral banyak tuh tidak bayar pajak," kata Rizal.
Selain itu, berdasarkan informasi yang ia dapat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah pelaku usaha di sektor perkebunan juga masih banyak yang mangkir dari pajak. "Sekarang pemerintah malah fokusnya sama pajak tukang pempek, yang kelas menengah kecil. Uber yang besar," tegas Rizal.
"Mungkin ya mungkin, tetapi kami lihat apakah ini yang terbaik," tutur Sri Mulyani.
Namun, tak lama dari pernyataan Sri Mulyani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menyatakan tak ada Tax Amnesty Jilid II. Hal itu ia ungkapkan ketika menjawab pertanyaan dari mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Anwar Nasution di sebuah forum di Jakarta beberapa waktu lalu.
"Saya jamin tidak ada (tax amnesty)," jelas Suahasil.
[Gambas:Video CNN]
(aud/sfr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK