Mantan Penasihat SBY Pilih Pendidikan Ketimbang Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Minggu, 18/08/2019 16:08 WIB
Mantan Penasihat SBY Pilih Pendidikan Ketimbang Ibu Kota Baru Emil menilai anggaran pemindahan ibu kota bisa digunakan untuk peningkatan kualitas SDM. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Emil Salim, mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperhitungkan penggunaan alternatif dari anggaran pemindahan ibu kota baru. Sebelumnya, pemindahan ibu kota baru itu disebut akan memakan anggaran sekitar Rp466 triliun.

Guru Besar Universitas Indonesia ini mengingatkan anggaran yang digunakan untuk pemindahan ibu kota juga bisa digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak. Salah satunya, pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

"Kalau Rp466 triliun kita gunakan untuk membangun ibu kota, maka Rp466 triliun itu tidak bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan di Indonesia Timur dan sebagainya," ujar Emil kepada CNNIndonesia.com, Minggu (18/8).


Padahal, sambung ia, Indonesia sedang menyongsong era bonus demografi di mana jumlah penduduk berusia produktif melampaui usia non-produktif. Jika Indonesia tidak mempersiapkan diri, Indonesia akan terbebani di masa mendatang.

"Apakah kesempatan naiknya jumlah anak muda yang terjadi sekali dalam sejarah kependudukan bangsa tidak mau kita manfaatkan untuk dididik untuk pengembangan sumber daya manusianya yang melimpah?," ujarnya.

Selain itu, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang juga pernah menjadi menteri di berbagai sektor pada era Presiden Indonesia kedua Soeharto ini juga mengingatkan pemindahan ibu kota akan membuat ongkos berusaha di Indonesia semakin mahal. Pasalnya, pelaku usaha harus bolak-balik untuk mengurus perizinan ke Kalimantan yang digadang-gadang bakal menjadi lokasi ibu kota baru.

Sebelumnya, Jokowi pernah memastikan bahwa pemindahan ibu kota tidak akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski membutuhkan biaya yang besar. Pasalnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan dana.

"Saya sampaikan kepada menteri keuangan, bahwa kita berharap tidak membebani APBN. Tapi anggaran kita siapkan untuk menjalani," ujarnya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro turut mengonfirmasi pernyataan kepala negara. Ia mengatakan penggunaan APBN hanya akan mencapai Rp93 triliun dari total kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota yang berkisar Rp323 triliun sampai Rp466 triliun.

Sementara sisanya, ditutup oleh kerja sama antara pemerintah dan swasta serta swasta dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para BUMN dan swasta, katanya, bisa menutup kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung, misalnya perumahan, pusat perbelanjaan, dan lainnya.

Selain itu, pemerintah juga bakal melakukan 'tukar guling' aset negara yang ada di DKI Jakarta untuk pembangunan ibu kota baru. Ia memperkirakan 'tukar guling' aset bervaluasi hingga Rp150 triliun.
[Gambas:Video CNN] (sfr)