DPR Minta Jokowi Tak 'Buang' Uang Negara Demi Pindah Ibu Kota

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik pemerintah agar tak sekadar membuat pencitraan dan menghamburkan uang negara dengan memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Pasalnya, butuh biaya besar untuk merealisasikan hal tersebut.

"Jadi ini mohon jadi suatu pertimbangan, jangan sampai ada pemborosan biaya untuk kepentingan yang tidak jelas, hanya pencitraan. Semoga bisa dikaji lebih mendalam oleh pemerintah," ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo, Selasa (20/8).

Pemerintah juga perlu melihat bahwa infrastruktur, khususnya transportasi di kawasan calon ibu kota, sudah cukup memadai atau belum. Selain itu, Bambang menyebut sebaiknya pemerintah lebih memprioritaskan masalah harga sejumlah kebutuhan pokok yang masih mahal saat ini.

"Kebutuhan pangan kita sekarang ini harga-harga komoditas jauh lebih mahal daripada yang ada di Arab Saudi," terangnya.

Lihat juga: Ibu Kota Baru, Pemerintah Urus Lahan Dulu Sebelum Ajak Swasta

Ia mencontohkan harga cabai di Arab Saudi lebih murah sampai 50 persen dibandingkan di Indonesia. Begitu juga dengan harga bawang.

Selain itu, Bambang juga menyoroti masalah listrik yang dinilai masih mahal bagi masyarakat. Lalu, aliran air bersih ke seluruh kawasan di dalam negeri.

"Ini kebutuhan pokok yang harus direalisasikan terlebih dahulu dibandingkan dengan pemindahan ibu kota," jelas dia.

Sebelumnya, kritik soal pemindahan ibu kota juga disampaikan oleh mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Emil Salim.

Lihat juga: Pemerintah Bakal Bagi-bagi Lahan Kawasan Hutan 2,61 Juta Ha

Ia menyebut anggaran yang digunakan untuk pemindahan ibu kota juga bisa digunakan untuk hal lain yang lebih mendesak. Salah satunya, pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

"Kalau Rp466 triliun kita gunakan untuk membangun ibu kota, maka Rp466 triliun itu tidak bisa kita gunakan untuk membangun pendidikan di Indonesia Timur dan sebagainya," ucap Emil.

Diketahui, pemerintah menghitung kebutuhan dana untuk memindahkan ibu kota sebesar Rp466 triliun. Namun, dana yang digelontorkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya Rp93 triliun, sedangkan sisanya dari kerja sama dengan swasta.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah belum mengalokasikan dana khusus untuk pembangunan ibu kota baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Alasannya, desain terkait rencana tersebut belum final.

"Pemindahan ibu kota tidak masuk RAPBN karena masih dalam proses perencanaan. Itu bergantung desain akhir," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN] (aud/lav)