ANALISIS

Berharap Riuh Reda Agar Investasi ke Papua Tak Terhambat

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 21/08/2019 11:08 WIB
Berharap Riuh Reda Agar Investasi ke Papua Tak Terhambat Kondisi gedung DPRD Papua Barat yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8). (ANTARA FOTO/Tomi).
Jakarta, CNN Indonesia -- Situasi Papua memanas. Kondisi di bumi cenderawasih sempat bergejolak akibat aksi unjuk rasa menentang aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur .

Bahkan, aksi yang awalnya hanya terjadi di Manokwari meluas ke wilayah lain di Papua seperti Sorong dan Jayapura.
Akibatnya, kegiatan ekonomi di daerah tersebut ikut terdampak. 

Untuk aktivitas penerbangan, misalnya, lumpuh sementara lantaran Bandara Domine Eduard Osok di Sorong sempat menjadi objek aksi protes masyarakat Papua walaupun situasinya sekarang sudah kembali kondusif.


Di sektor perbankan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan bahwa aksi protes membuat mereka harus menutup masing-masing enam kantor cabang dan tujuh kantor cabangnya di Manokwari. Toko-toko dan pasar pun terganggu akibat aksi tersebut.

Meski tak memberi dampak langsung kepada ekonomi nasional, kejadian tersebut harus menjadi perhatian semua pihak dan perlu segera diatasi. Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan aksi protes terutama yang berbuntut pada kerusuhan bisa menimbulkan syok pada kegiatan ekonomi, termasuk di Papua.

Pasalnya, jika pasar tutup, misalnya, maka konsumsi rumah tangga bisa berkurang. Jika bisnis terhenti, maka investasi atau kegiatan ekspor-impor juga bisa terhambat.

Catatan saja, kontribusi PDRB Papua Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional memang kecil sampai saat ini. Data BPS menunjukkan, PDRB Papua Barat bernilai Rp14,94 triliun pada kuartal II lalu.

PDRB tersebut menyumbang 0,55 persen terhadap PDB nasional yang sebesar Rp2.735,2 triliun.
Kendati begitu, tidak ada jaminan bahwa ekonomi nasional tak akan terganggu kalau masalah Papua tidak diselesaikan.

[Gambas:Video CNN]
Menurutnya, aksi protes di Papua Barat bisa berdampak ke ekonomi nasional jika tidak segera dihentikan. Bahkan, dampaknya bisa lebih kronis jika masalah tersebut menular ke wilayah lainnya.
Fithra beralasan, isu keamanan domestik menjadi faktor utama yang membentuk persepsi investasi.

Jika masalah di Papua tak diredam pemerintah, maka investor akan semakin ragu menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam jangka pendek, persepsi ini tentu bisa mengganggu momentum pertumbuhan investasi pada kuartal III nanti.  Kalau kekhawatiran itu terjadi, pertumbuhan investasi yang mulai pulih pada kuartal II lalu bisa kembali terganggu.

Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi pada kuartal II tumbuh 13,7 persen secara tahunan (year-on-year) atau membaik dibanding kuartal I yakni 5,3 persen.

Apalagi, investasi yang tercermin di dalam komponen Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi salah satu faktor utama pembentuk PDB. Pada kuartal II lalu, PMTB sendiri menyumbang 31,25 persen dari pertumbuhan ekonomi secara tahunan yakni 5,05 persen.

"Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin investasi di kuartal III menjadi wait and see. Apalagi, di sisi konsumsi pun sebenarnya tidak begitu bisa menopang pertumbuhan di kuartal II lalu. Kalau kecenderungannya begini terus, peristiwa kerusuhan ada potensi menjadi faktor penghambat growth," jelas dia.

Dampak ekonomi ini, lanjut dia, tentu akan lebih parah di tingkat regional. Pertama, ini bisa menghambat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Bintuni yang berada di provinsi tersebut. Padahal, investasi di Papua Barat sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi  daerah tersebut yang sempat terkontraksi 0,5 persen pada kuartal II lalu.

Kedua, jika pertumbuhan ekonomi kian terkerek turun, bukan tidak mungkin ini juga akan berimbas ke indikator kesejahteraan di provinsi tersebut, seperti tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Apalagi, dua indikator makroekonomi di provinsi tersebut tidak begitu bagus.

Data BPS mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua Barat per Februari lalu mencapai 5,28 persen dari total populasi, atau lebih buruk dibanding rata-rata nasional yakni 5,01 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Papua Barat di angka 23,01 persen atau jauh di atas angka nasional yakni 9,82 persen.

"Ekonomi di Papua Barat sendiri sudah sangat berat, seperti pertumbuhan yang negatif dan tingkat kesejahteraan yang masih belum baik. Jika peristiwa ini berlanjut terus, perekonomian mereka tentu akan terpukul lebih berat lagi. Investor akan menjauhi daerah ini, padahal visi Presiden Joko Widodo ke depan adalah mencari sumber ekonomi di luar Jawa," papar dia.

Senada, Direktur Riset Center of Reform On Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan aksi protes yang tidak segera dihentikan akan mengancam pertumbuhan ekonomi regional Papua Barat. Dari seluruh indikator pembentuk PDB, ia meyakini bahwa investasi di Papua Barat bisa terpapar dampak yang sangat akut.

Terlebih, saat ini Papua Barat memang tengah membutuhkan investasi yang jor-joran lantaran realisasinya sangat minim dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Berdasarkan data BKPM, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Papua Barat pada semester I lalu tercatat Rp102,8 miliar atau 0,05 persen terhadap realisasi nasional yakni Rp182,83 triliun.

Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Papua hanya US$29,8 juta atau 0,21 persen dari PMA semester I yakni US$14,18 miliar.

"Papua ini tengah membutuhkan investasi, namun jika peristiwa ini tak dapat dikendalikan, maka investasi terhambat. Tentu, lambat laun ini akan mempengaruhi PDRB di sana," jelas dia.

Maka dari itu, langkah pemerintah yang paling utama adalah segera mengendalikan situasi agar masalah bisa segera diselesaikan. Sambil mengendalikan situasi, pemerintah juga perlu menenangkan penanam modal.

Upaya menenangkan investor bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa posisi Manokwari jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi yang utama. Kedua, harus ada upaya untuk menjelaskan situasi ini ke negara-negara yang memang menjadi mitra ekonomi utama Indonesia.

"Apapun yang membawa-bawa nama Indonesia, pasti akan menciptakan persepsi buruk bagi investasi, baik nasional maupun regional. Sehingga, mempengaruhi persepsi investor ini adalah langkah yang harus dilakukan pemerintah pertama kali," lanjut dia.

(agt)