Desain Ulang Program JKN, DPR Usulkan Bentuk Pansus

CNN Indonesia | Senin, 02/09/2019 18:20 WIB
Desain Ulang Program JKN, DPR Usulkan Bentuk Pansus Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pembahasan defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus bergulir. DPR dan pemerintah kembali menggelar Rapat Kerja Gabungan Komisi XI dan Komisi IX DPR RI untuk mencari solusi, termasuk menaikkan iuran peserta.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas desain ulang (redesign) pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tujuannya, untuk memperbaiki sistem perlindungan kesehatan menyeluruh di Indonesia.

"Perlu ada Pansus BJPS Kesehatan, lebih ke JKN-nya, karena perlu ada pemikiran besar bagaimana desain ulang pelaksanaan JKN," ujar Misbakhun dalam Rapat Kerja Gabungan di DPR, Senin (2/9).


Dengan desain ulang program JKN, menurut dia, lembaga dapat mengubah sistem yang selama ini dianggap tak efisien. Misalnya, sistem layanan bagi perserta yang semula berlapis bisa diubah menjadi hanya memberi layanan untuk kelas tertentu saja. Selain itu, terdapat pula persoalan sertifikasi rumah sakit penyedia layanan.

"Misalnya negara hanya meng-cover untuk kelas tiga, layernya tidak berjalan dengan baik. Sertifikasi rumah sakit provider juga. Universal health coverage akan didesain seperti apa?," ungkap Misbakhun.

Tak hanya itu, menurut dia, BPJS juga harus mampu melakukan
klasifikasi (profiling) peserta dikaitkan dengan prediksi kebutuhan biaya dari pengalaman yang terjadi selama ini. Dengan demikian, pemerintah dan lembaga akan memperoleh hasil perhitungan yang rinci terkait jumlah kenaikan iuran bagi peserta yang wajar.

Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengaku sepakat atas pentingnya evaluasi lima tahun penyelenggaraan JKN. Dia juga sependapat soal melakukan redesign program JKN di masa mendatang, meski tak menyebutkan persetujuan langsung soal pembentukan Pansus.

"Berkaitan dengan redesign JKN, hasil audit BPKP dapat dijadikan referensi," ujar Mardiasmo.

Dia menambahkan temuan dan rekomendasi BPKP soal kepesertaan, manajemen iuran, biaya manfaat fasilitas kesehatan, dan strategis pembelanjaan, merupakan elemen penting dari redesign JKN. 

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu per bulan menjadi Rp160 ribu per bulan.

Lalu, kelas mandiri II naik dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu dan iuran kelas mandiri III meningkat menjadi Rp42 ribu dari Rp25.500 per bulan.

Sri Mulyani menyebut tanpa kenaikan iuran, defisit BPJS Kesehatan tahun ini bisa mencapai Rp32,8 triliun.

[Gambas:Video CNN] (ulf/lav)