Pemerintah Akan Pangkas Izin Investasi Besar-besaran Lagi

CNN Indonesia | Kamis, 05/09/2019 12:48 WIB
Pemerintah Akan Pangkas Izin Investasi Besar-besaran Lagi Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan kembali memangkas izin investasi besar-besaran.(CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan kembali memangkas perizinan yang tidak perlu secara habis-habisan demi meningkatkan aliran investasi ke Indonesia. Upaya tersebut dilakukan agar perekonomian Tanah Air tetap kuat walau tengah tekanan perlambatan ekonomi global.

"Pemerintah akan benar-benar fokus dalam sebulan atau dua bulan ini memangkas betul-betul lagi berbagai perizinan. Tidak hanya mengurangi izin, juga syaratnya jadi lebih sedikit dan izin yang tidak terlalu penting," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9).

Darmin menjelaskan pemangkasan izin akan dilakukan mulai dengan mengidentifikasi setiap syarat, rekomendasi, hingga perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Setelah itu, masing-masing institusi diminta untuk mengkaji keperluan izin-izin tersebut.


Bila ditemukan ada yang tak perlu, maka izin itu sudah pasti akan dipangkas. Kemudian, masing-masing institusi harus melaporkan hasil evaluasinya kepada pemerintah pusat.

"Misalnya, kalau impor barang modal untuk investasi, apa harus pakai rekomendasi atau izin? Yang begitu kan tidak perlu sebenarnya. Lalu, akan dilakukan desentralisasi dengan otonomi daerah, itu akan dilihat lagi," terangnya.

Tak ketinggalan, kata Darmin, pemerintah juga akan mengevaluasi implementasi sistem perizinan terpadu secara online alias Online Single Submission (OSS). Khususnya, soal kesesuaian izin OSS dengan sistem perizinan di daerah.

Setelah semua izin dievaluasi dan diidentifikasi, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian berbagai peraturan mulai dari peraturan menteri (permen), peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (pp), sampai undang-undang (uu).

"Nanti Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung) akan membuat list yang dilihat bersama para menteri koordinator bila diperlukan ada perubahan uu, itu akan kami tempuh. Tentu harus melalui omnibus law," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]
Targetnya, sambung Darmin, proses evaluasi, identifikasi, hingga perubahan aturan bisa rampung dalam kurun waktu sebulan. Namun, ia belum bisa memastikan apakah perubahan ini akan dituang ke dalam paket kebijakan terbaru atau tidak.

Di sisi lain, katanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan berkomunikasi dengan ahli tata hukum negara untuk memungkinkan langkah omnibus law. "Ini supaya kewenangan perizinan bisa diselesaikan dengan cepat kalau dianggap tidak perlu," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan langkah ini kembali dilakukan pemerintah agar perizinan berbelit tidak menghambat aliran investasi. Sebab, pemerintah sangat membutuhkan peningkatan investasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi dibutuhkan agar mendatangkan lebih banyak modal berbentuk valuta asing (valas). Tujuannya, juga untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

"Kalau ada FDI (Foreign Direct Investment/aliran investasi asing), maka akan ada peningkatan produksi di dalam negeri," katanya.

Selain itu, perizinan yang tak berbelit dibutuhkan agar Indonesia memiliki daya saing yang tak kalah dibandingkan negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Kamboja, hingga Filipina. Tujuannya, agar Indonesia bisa juga mendapatkan kesempatan investasi yang berhasil didapat negara-negara tetangga.



(uli/agt)