Kemarin, Kamis (5/9), jerit ratusan peternak dari Jawa Tengah dan Jawa Barat bergema di depan Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Mereka menyuarakan kepedihan harga ayam yang jauh dari Harga Pokok Produksi (HPP), yaitu Rp18 ribu per kg.
Ironis, kenyataannya, harga ayam di tingkat konsumen boleh dibilang relatif stabil. Kalau pun turun, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di laman hargapangan.id melansir rata-rata harga daging ayam ras segar se-nasional cuma 1,65 persen ke kisaran Rp29.850 per kg.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, produksi mencapai 3,82 juta ton atau sekitar 319,13 ribu ton per bulan. "Dari data itu, potensi surplus sebanyak 577,91 ribu ton atau 17,77 persen pada tahun ini," jelasnya.
Sayangnya, ia belum bisa memastikan alasan harga ayam terpaut jauh antara tingkat peternak dan konsumen. "Itu saya sedang minta seluruh pihak yang berkaitan untuk menelusuri kenapa ada disparitas harga yang demikian jauh," imbuh Ketut.
Berbeda halnya jika harga meroket di tingkat konsumen, lanjut dia, pemerintah sangat reaktif. "Kalau lihat sikap pemerintah selama ini lebih berpihak ke konsumen. Ketika harga tinggi, sangat reaktif melakukan pendekatan kemana-mana," tutur Khudori.
Padahal, ia melanjutkan posisi komoditas surplus bisa memberikan dampak positif ke ekonomi. "Ini kan ayam surplus, masalahnya oversupply (pasokan berlebih). Seharusnya, bisa membawa ekonomi tinggi. Tapi, tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah," tegas dia.
[Gambas:Video CNN]
Persaingan Peternak
Lebih lanjut Khudori menjelaskan masalah oversupply ayam juga dikarenakan peternak mandiri harus bersaing dengan produsen integrator dalam memasarkan produknya. Produsen integrator, yang berkecimpung dari hulu ke hilir, disinyalir masuk juga ke pasar tradisional.
"90 persen ayam mereka (produsen integrator) masuk ke pasar tradisional. Padahal, itu kan pasarnya peternak kecil, peternak mandiri," katanya.
Karenanya, ia mendesak pemerintah memisahkan pasar antara peternak kecil dan mandiri dengan produsen integrator. Lalu, awasi dengan ketat, demi mencegah pelanggaran. "Integrator garap pasar modern, pemerintah nanti yang awasi betul," jelasnya.
Ekonom Indef Rusli Abdullah mengisyaratkan pihak distributor sangat diuntungkan dari kondisi ini. Menurut dia, distributor bisa membeli murah di tingkat peternak, tetapi tetap menjual tinggi di tingkat konsumen.
"Kalau di peternak harga turun tapi di pasar normal, di sini yang diuntungkan middle-man, distributor. Tapi ini memang ada masalah oversupply yang tidak selesai-selesai," tutur dia.
Untuk merespons persoalan oversupply, ia menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali impor bibit indukan atau Day Old Chicken Grand Parent Stock (DOC GPS). Sebab, bukan tidak mungkin ayam hidup kembali kelebihan pasokan jika bibitnya tak dikurangi.
Diketahui, pemerintah kerap mengimpor bibit indukan setiap tahunnya. Rata-rata, jumlahnya sekitar 700 ribu ton per tahun.
"Nah, pemerintah harus lihat lagi jumlahnya berapa yang akan diimpor. Lihat lagi bagaimana permintaannya," kata Rusli mengingatkan.
Merespons hal itu, Kementan mengklaim rajin mengkaji impor bibit indukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kondisi suplai dan permintaan di pasar. Kajian ini biasanya dilakukan oleh tim yang ditunjuk Kementan dan perguruan tinggi.
Kementan juga mengaku melibatkan asosiasi perunggasan, seperti Gopan, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU), dan Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar).
Namun, dengan kondisi saat ini, apakah jumlah impor bibit indukan akan dikurangi pada tahun depan, ia belum bisa memastikan hal tersebut.
"Potensi dikurangi atau tidak saya serahkan sepenuhnya kepada ahlinya dan melibatkan asosiasi perunggasan," tandasnya. (bir)