Saat ini, Bulog tetap bekerja sama dengan para pemasok (supplier) yang mengikuti aturan pemerintah. Namun, ada banyak pula supplier yang tidak ingin bekerja sama dengan Bulog karena sudah nyaman bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu.
"Selama ini supplier banyak yang tidak mau (bekerja sama) karena sudah nyaman bekerja sama dengan oknum lain," ujar Budi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ke depan, dia berharap anggaran BPNT yang senilai Rp17 triliun-Rp20 triliun itu dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian Sosial hanya menyajikan data masyarakat yang berhak menerima BPNT. Di sisi lain, penyaluran bahan pangan sebaiknya dilaksanakan oleh Bulog.
"Semua pemerintah, bukan monopoli, supaya bisa diawasi. Nanti minta bukti," ungkap Buwas.
"Preman-preman ini berkembang, Dinas sosial. Ya kita jujur aja fair (adil) aja. Untuk kebaikan atau tidak. Kita berpihak pada masyarakat miskin. Harusnya hari ini (penyaluran) sudah 150 ribu ton, nyatanya baru 30 ribu ton, karena di lapangan dihambat sedemikian rupa," ungkap Buwas.
Dengan hambatan yang terus terjadi seperti saat ini, dia pesimistis beras miskin bisa disalurkan seluruhnya.
"Saya minta bantuan agar mafia ga kerja terus. Justru negara diatur sama mafia ini. Kita cuma 30 ribu ton. Kalau seperti ini banter hanya 90 ribu penyalurannya," ucapnya.
[Gambas:Video CNN] (aud/lav)